Kapal Ikan Asing Dilarang Dihibahkan Kepada Nelayan

Jumat, 12 Januari 2018, 20:58 WIB

Kejahatan perikanan akan melekat kepada kapal.

AGRONET - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarif Widjaja menjelaskan beberapa pertimbangan kapal ikan pelaku kejahatan tidak dihibahkan untuk nelayan. Pertama, sesuai dengan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan dunia, Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs), bahwa kejahatan perikanan akan melekat kepada kapal.

“Mengenai kapal yang ditangkap, kenapa tidak bisa dipakai nelayan? Ada ketentuan internasional RFMOs menyebutkan kapal ikan yang tertangkap atau terindikasi melakukan pidana perikanan, mereka meminta tidak dipakai sebagai kapal ikan karena melekat. Kejahatan melekat pada kapal,” kata Sjarif di kantor KKP, Kamis (11/1).

Pertimbangan kedua, spesifikasi antara kapal ikan asing dengan lokal berbeda dan memiliki bentuk yang  tidak dikenal nelayan Indonesia. Selain itu, nelayan akan kesulitan untuk beradaptasi. Misal, kapal ikan dari Cina, petujuk pengoperasiannya menggunakan bahasa Mandarin.

“Kami melihat spesifikasi kapal ikan asing berbeda dengan nasional. Kapal ikan akan melekat pada kehidupan tradisional di daerah. Beda antara Vietnam, Thailand dengan Indonesia. Contoh kapal dari Cina, semua berbahasa Cina. Petunjuk manual berbahasa Cina. Kompleksitas juga besar,” jelas Sjarif.

Ketiga adalah biaya perawatan yang mahal. Pernah KKP menghibahkan kapal ikan tangkap yang disita negara kepada sejumlah universitas namun pihak universitas mengaku tidak mampu mengoperasikan karena biaya perawatan mahal.

“Ini kapal yang menyeberang batas samudera diatas 60 GT. Butuh permodalan yang tinggi. Umur kapal rata-rata diatas 5 tahun dan tingkat biaya perawatan tinggi. Pernah beberapa waktu lalu, kapal ini kita hibahkan ke IPB, UNDIP dan UGM . Dapat satu-satu kapal dari Pontianak. Begitu diserahkan, mereka tidak mampu mengoperasikan karena biaya mahal,” ujarnya.

Akibatnya, apabila kapal tidak dimusnahkan maka akan mengganggu alur pelayaran karena kapal menumpuk di pelabuhan dan mengganggu operasional. Celakanya, apabila kapal karam maka akan sulit untuk proses evakuasi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Susi Pudjiastuti agar kapal kejahatan illegal fishing tidak ditenggelamkan melainkan dihibahkan untuk dimanfaatkan oleh nelayan. (KBRN/111)