Petani Dikejutkan Rencana Pemerintah Mengimpor Beras

Sabtu, 13 Januari 2018, 19:49 WIB

Seharusnya sebelum memutuskan impor, pemerintah mengumumkan kepada masyarakat mengenai kondisi perberasan. | Sumber Foto:KBRN

AGRONET - Keputusan pemerintah membuka keran impor beras jenis khusus sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam, mengejutkan banyak pihak termasuk asosiasi petani. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, selama tiga tahun ini pemerintah selalu klaim swasembada beras namun kini tiba-tiba memutuskan untuk impor beras.

“Kita sangat terkejut dengan rencana pemerintah impor beras karena tiga tahun ini pemerintah selalu mengumumkan produksi beras mencukupi. Bahkan angka yang ditampilkan 83 ton, artinya kelebihan dari kebutuhan kita tinggi sekali. Sepanjang 3 tahun lebih, beras kita sangat cukup. Dengan tiba-tiba harus impor. Itu tidak benar,” kata Henry, Sabtu (13/1).

Seharusnya sebelum memutuskan impor, pemerintah mengumumkan kepada masyarakat mengenai kondisi perberasan. Ketentuan itu sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Henry, alasan pemerintah impor beras untuk menstabilkan harga tidak dapat diterima.

“Kalau harga melambung bukan karena kelebihan pangan produksi kita, pemerintah seharusnya mencari di mana beras itu berada. Bukan serta merta impor. Kalau terjadi kelebihan beras, luar biasa itu akan bermasalah bagi ekonomi kita. Beras terbuang,” ujarnya.

Henry juga mengatakan, biasanya petani lebih senang menjual berasnya ke pengepul beras ketimbang Bulog, karena menawarkan harga di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Selain itu, pengepul beras juga lebih aktif mendatangi petani ketimbang Bulog. Mengenai perberasan, SPI telah mengusulkan pembentukan kelembagaan dan penataan perdagangan.

“Sebenarnya, kalau kita mau menganalisa yang sudah lama diusulkan oleh SPI agar kelembagaan ekonomi dan tata perdagangan distribusi kita ditata. Sudah sejak jaman SBY, tetapi tidak melakukan penataan. Koperasi petani tidak ada lumbung petani, petani tidak ada lumbung padi. Daerah tidak punya kebijakan agar mereka punya kemampuan membeli cadangan beras,” tegasnya. (KBRN/111)