Program Sertifikasi Lahan, Seluruh Tambak di Kaltara Didata

Senin, 12 Pebruari 2018, 22:18 WIB

Seluruh tambak yang ada di Kaltara akan disertifikasi guna merapikan data.


AGRONET – Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kalimantan Utara menggelar pencocokkan data lapangan untuk usaha budi daya pertambakan di wilayah Kaltara. Program pemetaan lahan tambak skala 1 : 10.000 dilakukan dengan mencocokkan data lahan usaha pertambakan di lapangan dengan peta yang ada.

“Kesempatan pencocokkan data ini kami buka selama sebulan, mulai Jumat (2/2) lalu. Jadi, kami harapkan para pemilik usaha pertambakan di Kaltara dapat datang ke lokasi pencocokkan data di Kantor Penghubung Pemprov Kaltara di Tarakan selama jam kerja setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu,” kata Kepala DKP Provinsi Kaltara, H Amir Bakry.

Para pemilik usaha pertambakan harus mampu menunjukkan lokasi lahannya pada peta yang disediakan DKP. “Target kita, semua pemilik usaha tambak di Kaltara melakukan pencocokkan data ini. Untuk selanjutnya dilakukan pengusulan program sertifikasi lahan ke pemerintah pusat, sebagaimana arahan bapak gubernur,” jelas Amir.

Setidaknya ada 3 ribu pemilik usaha tambak yang lokasinya harus terdata. Ada lahan tambak yang memiliki luas mencapai 149.958 hektar dengan rincian 78.592 hektar berada di lahan Area Penggunaan Lain (APL), 70.707 hektar di lahan Hutan Produksi (HP), dan 659 hektar di wilayah Hutan Produksi Konversi (HPK).

“Dalam proses pencocokkan data lahan usaha pertambakan ini, kami bekerja sama dengan kalangan akademisi, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Wilayah, Tata Ruang, dan Informasi Spasial (Witaris) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Dengan harapan, verifikasi data ini dapat lebih valid dan tersistematika guna memudahkan para pengusaha tambak memiliki legalitas hukum atas lahan dan usahanya tersebut melalui program sertifikasi lahan,” tambah Amir.

Agar program ini berjalan apik dan sesuai harapan, DKP berharap peran serta aktif dari setiap pemilik usaha pertambakan di Kaltara, yang umumnya berdomisili di Tarakan. “Pemilik usaha tambak harus pro aktif untuk mencocokkan datanya. Kalau sampai sebulan tak juga datang mencocokkan data, ya tak dapat kami usulkan ke program sertifikasi lahan itu,” ungkapnya. (Humas Prov Kaltara/111)

Agronesia Utama
Komunitas