KKP Fokus Garap Potensi Rumput Laut di Pulau Terpencil

Selasa, 13 Maret 2018, 18:11 WIB

Potensi rumput laut di pulau terpencil.

AGRONET – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) saat ini tengah fokus menggarap potensi di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan. Sejak tahun 2016, KKP merintis pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), di mana salah satu fokus pengembangannya yakni budidaya rumput laut, seperti di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. KKP juga terus mendorong pengembangan sentra-sentra rumput laut di Papua (Kabupaten Fak Fak, Kaimana, Sorong, Biak Numfor dan Kepulauan Yapen), NTB, Maluku, Sulawesi dan daerah-daerah lain yang potensial sebagai sentra pengembangan rumput laut.

“Untuk di timur, pengembangan rumput laut telah dimulai di Kabupaten Fak Fak Papua Barat, di mana ke depan seluruhnya akan menggunakan bibit rumput laut Cottonii Strain Maumere dari hasil kultur jaringan. Bahkan dalam waktu dekat ini Bu Menteri (Susi Pudjiastuti) direncanakan akan melakukan panen raya rumput laut di Fak Fak,” ungkap Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto beberapa waktu lalu di Makassar.

Selain itu, untuk memastikan bahwa rumput laut Indonesia diproduksi dengan ramah lingkungan dan terjamin keamananya, KKP tengah gencar dalam melakukan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang di dalamnya meliputi aspek traceability, foodsafety, dan sustainability. Untuk menjamin sektor hulu terhindar dari tumpang tindih kepentingan dan menjamin iklim usaha yang kondusif, Slamet meminta agar pemerintah daerah propinsi untuk segera menyelesaikan Peraturan Daerah terkait Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K). Regulasi ini sangat penting untuk menjamin eksistensi dan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut.

Sedangkan dari aspek sistem produksi di hilir, KKP telah berupaya untuk mendorong rumput laut Indonesia mampu berdaya saing dengan menciptakan efisiensi produksi dan jaminan mutu. Oleh karenanya, untuk memutus rantai distribusi pasar yang panjang, pemerintah telah mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra-sentra produksi baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta.

Terkait mutu, lanjutnya, KKP mendorong unit pengolahan rumput laut agar memenuhi SNI dan persyaratan ekspor seperti penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure). Faktor distribusi produk rumput laut juga menjadi konsen KKP dengan menggandeng instansi lain.

”Baru-baru ini, KKP bersama dengan Kementerian Perhubungan telah membahas mengenai optimalisasi tol laut di sektor perikanan, dan sepakat untuk memanfaatkan jalur Pelni, ASDP atau jalur alternatif lainnya yang sedang dirintis untuk mengangkut seluruh komoditas perikanan termasuk rumput laut,” tutup Slamet.

Menanggapi pernyataan Slamet, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengapresiasi langkah KKP untuk serius mengembangkan komoditas rumput laut, hal ini disampaikan Ketua ARLI, Safari Azis. Ia meminta agar KKP dapat memastikan rantai produksi dari hulu hingga hilir kondusif bagi dunia usaha. “Di Kabupaten Bone, ARLI telah berhasil memfasilitasi anggotanya untuk memanfaatkan rumput laut di kabupaten hasil kerjasama dengan KKP dan pemerintah daerah dan telah berhasil melakukan ekspor perdana pada bulan Februari berupa Alkali Treated Gracillaria (ATG) ke China. Kondisi kondusif seperti ini kami harapkan dapat terjadi di daerah lainnya,” ungkap Azis.

Azis berharap pengembangan sektor hulu benar-benar menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin pengembangan di sektor hilir. Di antara langkah pengembangan sektor hulu yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya rumput laut dan hal ini sudah selaras dengan langkah-langkah yang dilakukan KKP. (HUMAS DJPB / 111)