NTT Tetap Larang Pemasangan Rumpon di Atas 12 Mil Laut

Jumat, 23 Maret 2018, 18:01 WIB

Contoh rumpon.

AGRONET-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur melarang pemasangan rumpon di diatas wilayah 12 mil laut. Hal itu ditegaskan Kepala DKP NTT, Ganef Wurgiyanto.

"Sampai sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak pernah mengeluarkan izin pemasangan rumpon di atas 12 mil laut,” kata Wurgiyanto di Kupang, Kamis (22/3). Ia menambahkan, dengan temuan adanya rumpon tersebut maka hal itu berarti menyalahi ketentuan pemerintah.  

Di samping  pemerintah pusat, pemerintah provinsi pun tak pernah mengeluarkan izin serupa. Karena itu, Ganef meminta agar rumpon-rumpon yang terpasang tersebut harus ditertibkan.

Sebelumnya, tim survei minyak dan gas (migas) Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menemukan 19 rumpon di Laut Timor. “Kami berharap ada penertiban lagi yang menjangkau titik lain di sekitar area survei,” ujar Wurgiyanto.

Keberadaan rumpon itu dinilai akan merugikan para nelayan. Para nelayan pun mengaku keberatan atas keberadaan rumpon tersebut.

Wurgiyanto menjelaskan, keberadaan rumpon di atas 12 mil laut dapat menghalau migrasi ikan sehingga merugikan nelayan lokal. Ia menambahkan, umumnya rumpon tersebut dipasang oleh kapal ikan purse seine pelagis besar sebagai alat bantu menangkap ikan. Kapal-kapal tersebut yang mengantongi izin operasi di atas 12 mil laut pada WPP-RI 573 dari Provinsi Banten hingga NTT.

Menurut Wurgiyanto, keberadaan kapal purse seine pelagis besar ini akan ditata kembali karena mereka tidak bisa melaut kalau tidak menggunakan rumpon. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah mengeluarkan izin pemasangan rumpon. (KKP/442)

Komunitas