CIPS: Kewajiban agar Importir Tanam Bawang Putih tak Efektif

Senin, 30 April 2018, 14:02 WIB

Bawang putih.

AGRONET-Center for Indonesian Policy Studiess (CIPS) tak sepakat dengan keputusan pemerintah yang mewajbkan importir agar menanam bawang putih. Menurut CIPS, hal itu justru bisa memberatkan konsumen.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, dalam keterangan tertulisnya kemarin mengutarakan kewajiban itu akan berpengaruh pada biaya tembahan yang harus dikeluarkan importir. Ini tentu akan mengganggu target swasembada bawang putih.

“Kebijakan itu tidak efektif. Nanti dampaknya pada harga jual bawang putih untuk masyarakat,” tutur Hizkia.

Kewajiban menanam bawang putih bagi importir tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017. Pada pasal 32 disebutkan, pemerintah mewajibkan importir menanam dan menghasilkan produksi bawang putih sekurang-kurangnya lima persen dari volume pengajuan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Ia menyarankan agar pemerintah mengembangkan teknologi pertanian. Dengan teknologi, Hizkia yakin produksi bawang putih akan semakin meningkat.

CIPS mengakui lahan untuk budi daya bawang putih kian terbatas. Di seluruh Indonesia, lahan bawang putih diperkirakan tak lebih dari 2.000 hektare. Puluhan ribu hektare lainnya telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman lain.

Membuka lahan baru untuk budi daya bawang putih juga relatif sulit. Ini karena, kata dia, tanaman bawang putih memerlukan lahan di ketinggian antara 700 hingga 1.200 m yang kini luasnya semakin terbatas. Selain itu, tingkat kesuburan lahan di ketinggian tersebut juga kian turun.

Masalah lain yang menjadi kendala adalah harga bibit bawang putih. Saat ini harga bibit bawang putih lokal sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu per kilogram. Harga ini dinilai cukup tinggi. (442)