Menteri Susi Ajak Nelayan Lestarikan Bakau dan Terumbu Karang

Kamis, 17 Mei 2018, 11:57 WIB

Menteri Susi dianugerahi gelar kehormatan adat Boine Doi Ndalangon Kapitan Laut (Wanita Tangguh Penguasa Laut), Selasa (15/05) | Sumber Foto:Biro Humas dan Kerja sama KKP

AGRONET - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi oleh Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Wakil Bupati Banggai Laut Tuty Hamid, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina, mengunjungi Banggai Laut. Menyambangi Balai benih Ikan Payau (BBIP) di Dusun Paisubatango untuk melihat pendederan benih ikan kerapu macan dan kerapu tikus.

Saat dialog dengan nelayan setempat, Menteri Susi berpendapat, penebangan pohon dapat mengakibatkan air laut menyusut dan air tawar kering. "Kalau pohon ditebangi, bakau yang menjaga pulau tidak kena abrasi ditebang, nanti air akan kering. Nanti mau dapat air tawar dari mana? Mau minum air laut?" lanjutnya.

Menteri Susi mengungkapkan, punahnya pohon bakau (mangrove) dapat mengakibatkan banyak petaka. Salah satunya merebaknya penyakit malaria dan demam berdarah akibat nyamuk dan berbagai serangga lainnya kehilangan habitatnya. "Masyarakat di sini harusnya beruntung sudah ada gunung dari karang yang tumbuh subur," imbuhnya.

Selain itu, bakau juga dianggap sebagai tempat bertelur ikan, udang, dan berbagai hewan laut lainnya yang aman dan terlindung.
Tak hanya melindungi pohon bakau, Menteri Susi juga meminta masyarakat melindungi terumbu karang dengan tidak melakukan pengeboman ikan dan pengambilan terumbu karang untuk diperjualbelikan.

"Tadi saya berenang di Pulau Bakakan Kecil saya lihat semua karangnya hancur, berantakan, tidak ada lagi karang hidup. Pulaunya begitu cantik, pasirnya begitu putih tapi karangnya sudah habis. Menangis saya. Apa kerja nelayan itu ngebom ikan atau nangkap ikan yang benar?" tegas Menteri Susi.

Menteri Susi juga meminta nelayan untuk berjanji pada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk tidak lagi melakukan tindakan yang dapat merusak laut, utamanya menggunakan bom ikan.

"Pemerintah bisa bantu dengan memberi kapal, jaring, pancing, perahu. Tapi kalau ikannya sudah tidak ada, mau tangkap apa dengan alat dan perahu itu?" ujar Menteri Susi.

Dalam kesempatan tersebut, KKP menyerahkan bantuan berupa 150 kaca mata selam bagi siswa SD untuk berenang melihat keindahan laut yang harus dijaga; 10 buku modul sekolah pantai; 100 kantong ramah lingkungan; dan 1 unit tv untuk balai bengong warga Bone Baru. Selain itu, KKP juga kembali mengimbau nelayan untuk segera mendaftar asuransi nelayan untuk mendapatkan perlindungan saat melaut.

Menteri Susi juga berjanji memberikan bantuan kapal kepada nelayan dengan syarat membentuk kelompok di bawah koperasi. "Saya ingin koperasi-koperasi setempat bangkit. Jangan hanya koperasi dari Jakarta saja. Mana yang dari daerah? Bapak-bapak ayo bikin koperasi. Ayo tumbuh, ayo bergerak," imbaunya.

Sementara itu, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo mengatakan, 94% wilayah Banggai Laut terdiri dari lautan, sehingga benar sekali bahwa laut adalah masa depan masyarakat sekitar. Untuk itu, Wenny mengungkapkan terima kasih atas bantuan KKP.

"Kita sudah mendapatkan beberapa bantuan dari KKP berupa alat tangkap, kapal, coldstorage, dan sebagainya. Ke depan, dengan bantuan ini (diharapkan) semua nelayan di Banggai Laut bisa terakomodasi. Saya berharap bantuan dari pemerintah pusat ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Sesuatu yang bermanfaat, terukur, dan dapat dinikmati bersama," ungkapnya.

Apresiasi juga disampaikan masyarakat nelayan. Ahmad Yusuf misalnya, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan 2 coldstorage yang telah diberikan KKP sebelumnya. Menurutnya, berkat bantuan tersebut harga ikan di Banggai Laut sudah stabil karena tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. "Sebelum ada bantuan kita punya harga ikan dipermainkan oleh tengkulak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang harga ikan kami sudah harga nasional," pungkasnya. (Biro Humas dan Kerja sama KKP/222)