Dillon: Mafia Masih Kuasai Pasar Pertanian Indonesia

Minggu, 22 Juli 2018, 22:40 WIB

Pengamat ekonomi pertanian, HS Dillon (kiri), Kepala Badan Ktahanan Provinsi Riau, Darmansyah (tengah), dan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri,dalam seminar Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) di Universit | Sumber Foto:Kementan

AGRONET--Komoditas pertanian di Indonesia masih dikuasai secara terbatas oleh sekelompok pengusaha. Para pengusaha ini lebih cenderung mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhitungkan kepentingan petani.

“Mafia dan kartel masih menguasai pasar pertanian kita. Mereka cenderung berorientasi impor agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,” kata pengamat ekonomi pertanian HS Dillon dalam sebuah seminar yang diadakan Perhimpunana Ekonomi Pertanian (Perhepi) di Universitas Islam Riau, di Pekanbaru, kemarin (21/7).

Dalam pandangan Dillon, banyak pihak yang melakukan intervensi terhadap pasar pertanian. Hal ini membuat kepentingan rakyat terabaikan. Para pemburu rente ini juga melakukan berbagai upaya dengan oknum pemerintah untuk menjalankan aktivitasnya.

“Mereka itu suka jika Indonesia memiliki ketergantungan terhadap produk pangan impor.Masyarakat harus paham kondisi ini,” paparnya.

Menurut Kepala Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Darmansyah, potensi pangan Indonesia sangat berlimpah serta beragam. Ada umbi, sagu, padi, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir akan kekurangan pangan.

Diversifikasi pangan, ujar Darmansyah, harus terus dikembangkan dan dikampanyekan. Dengan begitu, maka Indonesia tak lagi tergantung pada produk impor. 

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementeri Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menjelaskan kinerja pertanian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kemajuan. Produksi pertanian tahun 2017, kata Kuntoro, mencapai Rp1.344 triliun. Ini meningkat Rp350 triliun dibanding 2013.

Sepanjang tahun lalu, ekspor pertanian mencapai Rp441 triliun. Ini berarti naik sekitar 24 persen dari tahun 2016 yang mencapai Rp255 triliun. (442)