Dirjen Perikanan Tangkap: Wujudkan Kedaulatan Laut

Rabu, 05 September 2018, 14:28 WIB

Penyerahan SIUP/SIPI/SIKPI oleh Dirjen Perikanan Tangkap pada


AGRONET--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nelayan maupun pelaku usaha. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sekaligus juga mengawal proses perizinan kapal nelayan agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu fungsi ekonomi dan ekologi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M Zulficar, mengutarakan dalam rangka mewujudkan aspek kedaulatan dan keberlanjutan, perizinan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting agar kelestarian sumber daya ikan Indonesia dapat terjaga. “Dalam 4 (empat) tahun terakhir ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, beserta segenap jajaran KKP dan didukung seluruh pemangku kepentingan telah berjuang keras untuk memberantas IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing sebagai salah satu upaya mewujudkan misi kedaulatan dan keberlanjutan di lautan,” ungkapnya Rabu (5/9) di Jakarta.

Ia menjelaskan, telah banyak kapal-kapal asing diusir. Banyak pula kapal-kapal yang terbukti melakukan aktivitas ilegal ditenggelamkan. “Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kita ganti dengan alat tangkap ramah lingkungan, serta berbagai upaya lainnya. Bahkan berdasarkan Perpres No 44 tahun 2016 sudah ditegaskan, bahwa usaha penangkapan ikan tertutup untuk asing,” ujar Zulficar pada acara Sosialisasi, Asistensi, dan Penyerahan SIUP/SIPI/SIKPI para para pengusaha perikanan tangkap  di Gedung KKP.

“Dari berbagai tempat kita menerima laporan ikan semakin banyak dengan ukuran yang makin besar. Hasil pengkajian stok sumber daya ikan pun menunjukkan hal senada,” paparnya.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan, potensi sumber daya ikan melonjak drastis menjadi 12,5 juta ton per tahun. Ia meminta agar momentum luar biasa ini terus dijaga bersama, yang antara lain diwujudkan dengan kepatuhan para pelaku usaha tehadap aturan-aturan yang dipersyaratkan dalam perizinan,” tambahnya.

Zulficar menjelaskan, perizinan memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan ekologi. Fungsi ekonomi untuk menjamin keberlanjutan usaha sehingga harus diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Adapun fungsi ekologi untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya yang dijalankan dengan ketat dan benar sesuai daya dukungnya.

Pengkajian atas perizinan telah dilakukan di beberapa titik wilayah Indonesia periode 23 – 31 Juli 2018. Wilayah yang menjadi objek kajian, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Adapun jumlah SIUP (surat izin usaha perikanan) , SIPI (surat iizin penangkapan ikan) , dan SIKPI (surat izin kapal pengangkut ikan) yang dikaji sebanyak 656 dokumen, terdiri dari 46 SIUP, 583 SIPI, dan 27 SIKPI.

Pengkajian itu dimaksudkan untuk evaluasi perbaikan tata kelola perikanan tangkap. Dalam kegiatan pengkajian perizinan, tutur Zulficar, telah dilakukan wawancara terhadap pemilik kapal, pengumpulan data dan informasi, serta menganalisis data kepatuhan pelaku usaha. (591)