Duh...11 Provinsi Kekeringan

Senin, 10 September 2018, 16:15 WIB

Lahan kekerinngan yang tidak bisa ditanami lagi.

AGRONET--Wilayah yang terkena kekeringan kian bertambah. Hingga saat ini, tak kurang dari 11 provinsi mengalami kekeringan.

Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan dari 11 provinsi yang mengalami kekeringan itu terdiri atas  111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. “Jumlah penduduk yang terdampak mencapai 4,87 juta jiwa,” kata dia kemarin (9/9) di Jakarta.

Gangguan yang paling banyak dirasakan masyarakat, tutur Sutopo, adalah kesullitan mendapatkan air bersih. Sebagian besar dari mereka hanya menggantungkan sepenuhnya bantuan air bersih dari pemerintah dan pihak-pihak lain.

Dia merinci beberapa provinsi yang mengalami kekeringan. Umumnya wilayah itu ada di Jawa dan Nusa Tenggara, yakni: Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta beberapa wilayah lain di Sulawesi dan Kalimantan.

Untuk mengatasi hal itu, ungkap Sutopo, BNPB telah menyiapkan dana sekitar Rp50 miliar. Dana itu terutama akan digunakan untuk pengadaan air bersih, pembuatan tandon air, pembangunan sumur bor, pembuatan bak penampung air, dan sewa mobil tangki. “Kami utamakan yang bersifat darurat dan mendesak,” paparnya.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, musim hujan di Indonesia tak berlangsung secara serentak. Namun secara umum, semua wilayah akan mengalami kemunduran saat datangnya musim hujan.

Ia memperkirakan, sebanyak 78 zona musim (sekitar 22,8 persen) di Indonesia --meliputi Sumatra, Jawa, NTT, dan sebagian Sulawesi-- akan merasakan musim hujan sekitar Oktober 2018. Sedangkan 147 zone (sekitar 40 persen) yang berada di Sumatra, Jawa, Balli, NTB, NTB, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua akan mulai mengalami musim hujan pada bulan Desember 2018.

Dengan data tersebut, berarti datangnya musim hujan secara rata-rata lebih lama dari masa sebelumnya. “Kita harus mewaspadai ini karena berarti kemungkinan terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan/lahan akan lebih lama,” ujar Dwikorita. (442)

BERITA TERKAIT