Upaya Kementan Membuka Jalan untuk Korporasi Petani

Jumat, 14 September 2018, 17:15 WIB

Sosialisasi Permentan 18/2018 di Bandung | Sumber Foto:Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET--Kementerian Pertanian (Kementan)  menggelar  sosialisasi Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Petani pada tanggal 12 hingga 14 September di Bandung. Kegiatan ini merupakan upaya Kementan mewujudkan korporasi petani. Acara ini menghadirkan para perencana dan pejabat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dari dinas lingkup pertanian seluruh Indonesia.

Selain agenda sosialisasi, acara ini juga mengajak peserta untuk mengunjungi kebun kopi dan peternakan domba yang telah dikelola secara profesional dengan pola korporasi. Di sini peserta tidak hanya mendapat pencerahan tentang bagaimana mengkorporasikan petani, tetapi juga diajak langsung melihat pola-pola korporasi petani yang telah berkembang di masyarakat dengan mengunjungi Poktan Sarinah di Ciparay, Koppontren Al Ittifaq di Ciwidey dan Koperasi Produsen Kopi Margamulya di Pangalengan, Kabupaten Bandung. 

“Kementan mengimbau agar bantuan pemerintah untuk sektor pertanian tidak lagi dibagikan sama rata atau diecer-ecer ke seluruh Indonesia,” demikian dikatakan Kepala Biro Perencanaan Kementan, Kasdi Subagyono, di Bandung, Jumat (14/9/2018).

Kasdi menjelaskan bantuan di sektor pertanian harus dikembangkan secara fokus lokasi, komoditas, dan utuh dari hulu sampai hilir. Sehingga akan berdampak dalam meningkatkan produktivitas.

“Berdampak positif juga pada nilai tambah produk pertanian dan pada gilirannya kesejahteraan petani,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fisip Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto,mengakui sepakat dengan pengimplementasi bantuan pertanian tersebut. Menurutnya, upaya peningkatan kesejahteraan petani harus dibarengi dengan perubahan perspektif dari fokus peningkatan produksi menjadi fokus peningkatan nilai tambah produk untuk mampu memenuhi keinginan pasar.

“Mengkorporasikan petani harus dimaknai sebagai upaya untuk memampukan petani menemukan nilai tambah produk yang dihasilkan sesuai selera dan keinginan konsumen,” terang Bagong. (222)