Kementan Raih Penghargaan Pengelola Informasi Publik Terbuka

Senin, 05 November 2018, 17:50 WIB

Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro, saat menerima penghargaan pengelola informasi publik terbuka di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/11). | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Kementerian Pertanian (Kementan) menerima penghargaan pengelola informasi publik terbuka. Keterbukaan informasi adalah bagian dari pemenuhan hak atas informasi yang dijamin dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan perlu keterbukaan informsi publik di setiap kementerian maupun lembaga negara. Menurutnya, keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan dan terus didorong, serta diawasi agar  bisa berjalan dengan baik. "Keterbukaan merupakan energi untuk mencerdaskan bangsa,” ujar Wapres pada pemberian anugerah informasi publik 2018 di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/11).

Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, seusai menerima penghargaan menyatakan Kementan akan terus berkomitmen melayani informasi secara baik dan mudah diakses oleh publik. Bentuk komitmen itu, kata Syukur, Kementan telah melaksanakan bimbingan teknis bagi seluruh unit kerja yang ada di pusat  maupun di daerah. “Serta adanya pengalokasian anggaran khusus bagi pengelola informasi publik,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kuntoro Boga Andri, mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah melakukan presentasi di hadapan tim penilai Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam paparan PPID itu Kementan telah menyampaikan langkah, strategi, dan capaian dalam menjamin dan mempromosikan keterbukaan informasi publik. Presentasi ini adalah bagian dari penilaian keterbukaan informasi publik untuk kategori kementerian.

"Saat ini masyarakat dapat datang langsung di konter layanan PPID kita, atau bisa melalui website Kementan. Kita lihat permohonan informasi trennya meningkat. Sampai saat ini Insya Allah Kementan mampu memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap keterbukaan informasi pertanian" ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, menjelaskan pelaksanaan penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2018 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan sistem peringkat. Penganugerahan kali ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi badan publik (BP) berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. “Dimulai dari kualifikasi tertinggi, yaitu: kelompok pertama BP informatif; kedua BP Menuju informatif; ketiga BP cukup Informatif; keempat BP kurang informatif; dan kelima BP Tidak Informatif.

Untuk kategori BP, menurutnya sama dengan tahun lalu, ada tujuh kategori, yaitu: BP Kementerian, BP Lembaga Non Struktural (LNS), BP Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK), BP Perguruan Tinggi Negeri (PTN), BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan BP Partai Politik (Parpol). Penilaian dilakukan terhadap 460 perguruan tinggi, lembaga, dan kementerian/BUMN yang dilakuan sesuai amanat pasal 28 F, UUD 1945. (591)