KPK Sudah Tiga Tahun Kawal Kementan

Rabu, 07 November 2018, 18:55 WIB

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Data pangan hasil metode baru Badan Pusat Statistik (BPS) terus dijadikan sebagian kalangan untuk mendorong penegak hukum meneliti penggunaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai langkah antisipasi dan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Kementan sudah lebih dulu menggandeng Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, secara khusus telah meminta KPK memeriksa semua anggaran. "Ini untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran," kata Amran di Jakarta, Rabu (7/11).

Amran menjelaskan sudah 3 tahun tim investigai KPK memantau setiap kinerja Kementan. Prinsip semua kerja dilakukan dengan sangat hati-hati.  "Kegiatan dipantau, sebelum terjadi kesalahan sudah terlebih dulu ditegur. Jika masih ada yang main-main maka akan ditindaklanjuti," jelasnya.

Amran menambahkan sedikitnya ada 3 sampai 4 orang yang ditempatkan untuk mengawasi kerja Kementan. "Kementan ingin terbebas dari KKN, maka kinerja kami selalu diawasi oleh KPK sejak 2016. Khusus tanaman pangan ada satgas pangan, KPK, Kejaksaan, Polri, semua kegiatan dipantau," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Digiplay Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP, menilai Kementan telah optimal mengelola anggaran.  Dia mengurai beberapa indikator, di antaranya nilai tukar petani (NTP) sebagai potret kesejahteraan petani terus meningkat sesuai dengan laporan BPS. "Angka penduduk miskin di desa juga menurun. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa bekerja sebagai petani," ucapnya.

Fahmi menilai kebijakan clean ministry (pelayanan bersih) yang diterapkan Amran berjalan cukup baik. Dia juga menggarisbawahi komitmen Kementan yang menggandeng KPK dalam mengawasi kinerja kementeriannya. 

Pandangan Fahmi ini juga menanggapi adanya perbedaan data beras yang dikeluarkan BPS dengan metode baru KSA dan metode lama. Adanya perbedaan itu dinilai bisa menjadi pintu masuk penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan kementerian terkait. (591)