Amran Sulaiman: Jangan Ada yang Main-Main Anggaran

Rabu, 07 November 2018, 19:31 WIB

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. | Sumber Foto: wikidpr

AGRONET -- Sejak tiga tahun lalu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, secara khusus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal dan memeriksa pengelolaan anggaran di Kementerian Pertanian. Tujuannya untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

"Ada tim KPK yang mengawasi, kegiatan dipantau sebelum terjadi kesalahan. Jika masih ada yang main-main dengan anggaran maka akan ditindaklanjuti," jelas Amran di Jakarta, Rabu (7/11).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, dalam pemaparan 4 tahun capaian Kementan beberapa waktu lalu menyampaikan, laporan keuangan Kementan dua tahun berturut-turut, tahun 2016 dan 2017, mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementan, ujarnya, juga mendapat  penghargaan dari KPK sebagai kementerian anti gratifikasi pada 2017.

"Perolehan WTP Kementan di tahun 2016 dan 2017 merupakan opini tertinggi. Ini pertama yang diraih Kementan," ujar Syukur.

Pada 2006-2007 Kementan sempat mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di tahun 2015.

Anggota IV BPK, Rizal Djalil, menyatakan penilaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang diatur pemerintah, bukan penilaian subjektif dari BPK. Hal itu disampaikan Rizal saat menyerahkan laporan pemeriksaan keuangan kementerian dan lembaga (LHP LKKL) kepada Mentan di Gedung Kementan beberapa waktu yang lalu (6/6).

Pada kesempatan itu, Rizal memberi masukan agar Kementan dapat membuat data acuan mengenai luas panen secara periodik agar tidak hanya bergantung pada data BPS. Data itu nantinya bisa menjadi pembanding data BPS. "Kalau data BPS lambat, Kementan bisa menggunakan data itu untuk menentukan kebijakan pengadaan pangan," ujarnya. (591)