Ditjen PKH Kementan Aktif Siaga Cegah Rabies

Jumat, 09 November 2018, 14:06 WIB

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, I Ketut Diarminta. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Pemerintah menargetkan wilayah bebas rabies semakin luas dan bertambah. Prioritas penanggulangannya untuk provinsi yang tertular rabies. Daerah yang bebas rabies akan diberikan penguatan pada hewan beresiko agar kalau terjadi infeksi sudah mempunyai imunitas.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarminta, menjelaskan untuk memperluas daerah pembebasan rabies, Kementan menyiapkan berbagai langkah, antara lain dengan memberikan 1,5 juta dosis vaksin antirabies. “Pengadaan 1,5 juta dosis vaksin antirabies dengan nilai sebesar Rp35 miliar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/11).

Penyakit rabies merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia (zoonosis) melalui gigitan hewan tertular, seperti anjing, kucing, kera, rakun, dan kelelawar. Dalam 3,5 tahun ini Kementan berhasil membebaskan 12 pulau dari penyakit rabies, di antaranya: Kepulauan Riau (2015), Pulau Mentawai, Sumbar (2015), Pulau Enggano, Bengkulu (2015), Pulau Meranti, Riau (2015), Pulau Weh (2016), Pulau Pisang, Lampung (2016), Bangka Belitung (2017), Nusa Tenggara Barat (2017), Pulau Tabuhan, Lampung (2018), Pulau Tarakan (2018), Pulau Nunukan (2018), dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (2018). Daerah-daerah tersebut berhasil menyusul beberapa wilayah yang sudah bebas rabies sebelumnya, yaitu Jawa Timur (1997), Jawa Tengah (1997), DI Yogyakarta (1997), dan DKI Jakarta (2004).

Menurut I Ketut, wilayah yang dinyatakan bebas rabies memiliki sejumlah keunggulan, seperti status kesehatan wilayah akan meningkat karena tidak ada kematian hewan, adanya peningkatan status kekebalan anjing, dan populasi anjing dalam suatu wilayah terkendali. “Kelebihan lainnya, ada penghematan anggaran untuk pengendalian rabies dan pembelian vaksin antirabies (VAR) bagi manusia. Status wilayah menjadi aman sehingga perdagangan, investasi, dan sektor pariwisata akan lebih maju,” ujarnya.

Dia mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencegah rabies. Masyarakat juga agar segera melaporkan kepada instansi terkait agar penyebaran rabies dapat dicegah. “Daerah perbatasan atau wilayah pintu masuk, baik pelabuhan maupun bandara harap meningkatkan kewaspadaan. Aparat di sana harus bersinergi untuk mendeteksi dan memberi pelayanan kepada warga yang mengidap virus tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, I Ketut menjelaskan, Kementan bersama Tim Komisi Ahli Keswan saat ini sedang mengkaji upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan pencegahan penyakit rabies. Kajian tersebut akan menjadi dasar Kementan dalam mengeluarkan keputusan daerah bebas penyakit atau yang kerap disebut anjing gila.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Papua, Petrus Masereng, mengatakan berdasarkan catatan, tidak ada kasus rabies yang dilaporkan saat ini. Menurutnya, Pemerintah daerah aktif merencanakan langkah antisipasi penyakit tersebut, di antaranya pengawasan lalu lintas hewan pembawa rabies (HPR) di pintu masuk pelabuhan dan bandara bersama Balai Karantina Pertanian.

Langkah kedua, kata Petrus, surveilans dilakukan oleh Balai Besar Veteriner (BBVET) Maros, Sulawesi Selatan secara terencana dan periodik di wilayah risiko tinggi rabies. “Vaksinasi dilakukan di daerah berisiko tinggi untuk meningkatkan kekebalan baik pada anjing maupun kucing, dan melakukan manajemen populasi pada hewan penular rabies (HPR), serta melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), kepada masyarakat serta advokasi kepada unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) kabupaten/kota,” jelasnya (591).