Kota Tasikmalaya Butuh Dukungan Bangun Kelompok Ketahanan Pangan

Senin, 26 November 2018, 20:41 WIB

Foto (kiri ke kanan): Ketua kelompok KKP Al Fadilah, Ito, Kabid. Ketahanan dan Keamanan Pangan Dinas KP Kota Tasikmalaya, Uncu Anwar, Kadis Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, Elly Suminar, dan tenaga pendamping teknis, Tintin. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Elly Suminar, mengatakan kelompok ketahanan pangan (KKP) berbasis kawasan rumah pangan lestari (KRPL) sulit berkembang di wilayahnya karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, Elly berharap, pada tahun anggaran 2019, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, dapat memberikan bantuan untuk pengembangan KKP berbasis KRPL di Kota Tasikmalaya.

Elly menyampaikan hal itu saat mengunjungi KKP Al Fadillah, Kelurahan Nagarawangi Kec. Cihideung, Tasikmalaya. Turut mendampingi Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Ucu Anwar. “Kota Tasikmalaya terdiri dari 69 Kelurahan dan 10 Kecamatan. Saat ini sudah memiliki 33 kelompok ketahanan pangan dengan basis KRPL,” ujarnya di Tasikmalaya, Senin (26/11).

Dia menjelaskan pihaknya terus mendorong agar masyarakat dapat berswakarya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga, dan bahkan untuk menambah perekonomian keluarga. Tim penggerak PKK Tasikmalaya sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mengedukasi masyarakat guna memanfaatkan sumber-sumber karbohidrat selain beras yang ada di lingkungannya.

“Tingkat konsumsi beras di kota Tasikmalaya tergolong masih tinggi. Ibu Walikota yang juga sebagai ketua tim PKK bersama ahli gizi telah memberikan berbagai teknik pengolahan bahan makanan, seperti ketela (singkong), ubi jalar, talas, dan jagung. Dengan inovasi itu bahan pangan memiliki cita rasa dan disukai masyarakat, sehingga dapat menurunkan konsumsi beras,” kata Elly yang belum genap setahun menjabat kepala dinas itu.

Tercatat, luas Kota Tasikmalaya 184,4 kilo meter per segi dengan jumlah penduduk 659.606 jiwa. Luas lahan pertanian produktif 5.993 hektare (ha), dan terus terjadi penyusutan akibat alih fungsi lahan yang cukup tinggi hingga rata-rata lebih dari 10 hektare per tahun.

“Kami yakin masyarakat akan lebih giat dan bekerja keras untuk merubah kondisi saat ini. Semoga KRPL yang sudah ditetapkan Kementerian Pertanian sebagai program nasional dan sudah terbukti menyelesaikan kerawanan pangan di berbagai daerah di Indonesia dapat pula dikembangkan di Kota Tasikmalaya, yang tergolong "kota termiskin" di Jawa Barat,” imbuhnya.

Sementara itu, Elly juga menjelaskan proses terbentuknya KKP Al Fadillah. Kelompok swadaya masyarakat itu bermula dari Kelompok ibu-ibu pengajian yang beranggotakan 30 kepala keluarga (KK), yang kesehariannya mengurus rumah tangga. Para ibu-ibu ini mulai termotivasi untuk aktif mengurus kebun kelompok. Melihat animo masyarakat yang begitu tinggi, dimotori beberapa keluarga sejahtera, kelompok KKP Al Fadilah sudah mampu berkontribusi mengurangi beban dapur anggotanya hingga Rp300-Rp400 ribu per bulan.

Tintin, tenaga pendamping sukarela, didampingi ketua kelompok Al Fadillah, Itoh, menambahkan KKP Al Fadillah menanam bibit tanaman hortikultura. Hasilnya, antara lain sekitar 4.000 batang bibit cabe rawit sudah dijual kepada berbagai kelompok masyarakat dan ke beberapa sekolah SLTA di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp2.000 per batang. “Sampai saat ini, omzet penjualan bibit sudah mencapai Rp8 juta,” ujar Tintin yang berlatar belakang sarjana pertanian itu. (591)