Kemitraan Peternak Sapi Perah Ditata Sesuai Aturan WTO

Kamis, 29 November 2018, 09:17 WIB

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH, Kementan, Fini Murfiani. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Pemerintah konsisten melindungi dan memberdayakan peternak sapi perah. Untuk itu saat ini sedang disusun naskah kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan kemitraan peternak.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, Fini Murfiani, menjelaskan pihaknya sedang menyusun naskah kebijakan kemitraan bersama Kemenko Perekonomian, dan para pakar terkait. “Revisi Permentan 26 Tahun 2017  tentang penyediaan dan peredaran susu untuk melindungi peternak dan kedaulatan kita, bukan untuk kepentingan asing,” katanya di Jakarta, Rabu (28/11).

Dia menambahkan Indonesia sebagai negara anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) tentunya harus fleksibel dan bersedia memenuhi aturan perdagangan internasional. “Kemitraan sebenarnya sudah berjalan lama. Hanya saja dalam pelaksanaan belum dilengkapi dengan perjanjian tertulis antar para pihak yang diketahui oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, saling percaya, dan saling membutuhkan. Menurutnya, dengan adanya unsur pemerintah, bila terjadi perselisihan antara para pihak, pemerintah dapat berperan sebagai penengah.

Sementara itu, terkait dengan pemanfaatan skim kredit, Fini berpendapat akan lebih baik bila disalurkan kepada peternak atau kelompok ternak yang memiliki kemitraan dengan pelaku usaha menengah dan besar. Pelaku usaha menengah dan besar dapat berperan sebagai penjamin atau pembeli.

Untuk mendukung pembiayaan ke peternak pemerintah telah memfasilitasi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Untuk peternakan ada KUR khusus, yaitu selain suku bunga KUR sebesar 7 persen, juga ada fasilitas grace period dengan jangka waktu maksimal 3 tahun. Ia mengatakan KUR yang telah disalurkan untuk bidang peternakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat Rp4,2 triliun untuk 186.569 debitur.

Selain KUR, saat ini untuk para peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi primer juga telah disalurkan skim kredit berbunga rendah melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dengan bunga 3 persen yang berasal dari beberapa BUMN, seperti PT. Sucofindo, PT. Pelindo III, PT. Jasindo, dan PT. KAI. Melalui program tersebut tercatat sejak tahun 2000 sampai dengan 2018 sudah mencapai sebanyak Rp20,16 milyar. PT. Bank BTN juga sedang memproses penyaluran PKBL untuk peternak sapi perah.

Selain itu, untuk mitigasi risiko, pemerintah juga telah menyalurkan subsidi melalui asuransi usaha ternak sapi dan kerbau (AUTS/K). Asuransi berupa bantuan premi 120.000 ekor per tahun sejak 2016. (591)