Kementan Perkuat Sistem Karantina Pertanian

Jumat, 30 November 2018, 15:22 WIB

Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Karantina Pertanian perlu memperkuat sistem dan layanan perkarantinaan agar produk pertanian dapat terjamin kesehatan dan keamanannya. Di samping itu juga untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor agar dapat menembus pasar global.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat karantina pertanian dari seluruh Indonesia di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (30/11). "Komoditas pertanian yang sehat dan aman adalah modal besar kita," tegasnya.

Badan Karantina Pertanian selama kurun waktu 4 tahun terakhir telah melakukan perundingan sanitary and phytosanitary (SPS) serta protokol karantina dengan 18 negara. Kementan juga melakukan pendampingan kepada petani guna pemenuhan persyaratan protokol karantinanya.

Amran mencontohkan komoditas manggis yang telah melalui negosiasi perkarantinaan yang panjang dan berhasil tembus pasar ekspor. Hingga kini terus mengalami tren peningkatan dagangnya.

Nilai ekspor manggis tercatat 31.296,00 ton di tahun 2015, 30.099,67 ton di tahun 2016, 11.427,77 ton pada tahun 2017, dan sampai dengan bulan Oktober 2018, ekspor mencapai 26.939,20 ton. Nilai dagang sebesar Rp11,62 triliun, dan tembus pasar global di 24 negara.

Badan Karantina juga memberikan layanan pemeriksaan karantina di tempat pemilik atau inline inspection. “Yang menarik adalah ekspor 10 komoditas pertanian strategis nilainya sudah mencapai Rp1.062 triliun atau separuh dari nilai APBN kita,“ ujar Amran.

Komoditas lain, dengan sistem perkarantinaan antar negara yang telah dibangun dengan baik adalah sarang burung walet (SBW). Komoditas ini terus didorong untuk memenuhi persyaratan protokol karantina. Tren peningkatan nilai dagangnya terus naik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tercatat volume ekspor SBW masing-masing 700.66 ton di tahun 2015, 773,22 ton pada tahun 2016,  dan 1.158,15 ton di tahun 2017. Hingga Oktober 2018 telah mencapai volume 1.136,09 ton dengan total nilai dagang Rp107,2 triliun. Komomoditas lain yang telah diterima pasar internasional, seperti daun ketapang, daun lontar, dan sapu lidi.

Saat ini Badan Karantina telah melakukan 4 perjanjian SPS untuk mengakselerasi ekspor, yakni (1) Indonesia-Australia Comphrehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk komoditas coklat, manggis, salak, kopi dengan total nilai ekspor US$ 667,8 (2018), Indonesia-Chile CEPA untuk komoditas CPO dan jagung dengan total nikai US$ 143,8 juta (2018). Asian Hongkong-Cina FTA dengan produk tepung kelapa, SBW, kopi, madu, coklat, teh, kopi, madu, coklat, dan reptil dengan nilai ekspor mencapai US$ 3 Miliar (2018), dan Indonesia-EFTA CEPA dengan komoditas rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu, dan kan dengan total nilai ekspor US$ 1,2 milyar (2018).

"Kemudahan izin dan percepatan layanan bagi eksportir yang akan melakukan ekspor produk pertanian menjadi fokus kami. Terlebih di tengah kondisi pasar global yang tidak menentu saat ini," ujar Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat grand design menuju karantina berkelas dunia. Salah satunya adalah menerapkan sistem  manajemen preborder, perlindungan sumber daya hayati tidak hanya dilakukan saat produk impor masuk ke dalam saja, tetapi sebelum produk tersebut dikirim ke Indonesia terlebih dahulu dilakukan proses registrasi, audit kebun, maupun establishment untuk produk hewan di negara asal.

“Karantina Indonesia dalam SPS agreement tidak hanya diminta untuk mempercepat arus perdagangan . Kami juga menjaga produk di lalu lintas agar terjamin kesehatannya dan aman untuk dikonsumsi, “ jelas Banun.

Selain mendorong kebijakan pada proses bisnis, Kementan juga melakukan penguatan pengawasan. Hal ini mengingat wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan banyak pintu masuk dan keluar dengan ancaman potensi masuknya hama penyakit dan tumbuhan. Bekerjasama dengan instansi keamanan, Kepolisan dan TNI, 4 zona rawan, yakni pesisir Sumatera; Kalimatan; Sulawesi dan sekitarnya; Nusa Tenggara dan sekitarnya; dan perbatasan Papua dan sekitarnya. (591)