AGRONET—Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi tak merasa ragu sedikitpun, bahwa laut Indonesia bisa menjadi harapan masa depan bangsa. Oleh karena itu Menteri Susi dengan tegas melindungi aset Negara ini dnegan berbagai cara, salah satunya dengan mengeluarkan berbagai peraturan.

Kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi salah satu fokus utama dalam pidato yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi saat menghadiri Acara Puncak HUT ke 44 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pantai Depok, Yogyakarta, Minggu (21/5).
HNSI menurutnya, memiliki peran untuk mendukung visi misi pemerintah dalam menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. "HNSI dapat berkonsolidasi kepada pemerintah khususnya KKP untuk menjaga laut, menjadikan Indonesia poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa. Berarti laut kita harus ada, harus kaya resourcesnya", terangnya.

Menteri Susi menyadari beberapa peraturan yang dikeluarkannya, seperti pemberantasan illegal fishing dan menjadikan perikanan tangkap masuk daftar list negatif investasi, kerap dimintai untuk direvisi, agar pihak asing leluasa beroperasi mengambil sumber daya perikanan tangkap.
"Ini kemenangan luar biasa untuk HNSI dan nelayan lainnya. Tidak ada sumber daya lain mutlak untuk Indonesia. Minyak, tambang, semua sudah separuh-separuh dengan asing, atau kita hanya dapat sampel saja," tambahnya.

Menteri Susi pun menilai, kebijakan yang ditempuh  merupakan salah satu cara memberikan deterrent effect kepada pelaku pencuri ikan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. "Yang penting itu konsistensi tinggi supaya dihargai. Supaya orang lain tidak berani main-main dengan kita", tandasnya.
"Saya terimakasih kepada HNSI atas dukungannya kepada program KKP. Saya mendorong HNSI untuk kesejahteraan nelayan Indonesia agar menjadi nelayan yang kuat, berwibawa dan berintegritas", papar Menteri Susi.

Acara HUT 44 HNSI ditutup dengan upacara adat Sedekah Laut dan pembacaan 7 poin 'Deklarasi Yogyakarta' oleh Ketua DPD HNSI Bangka Belitung, Johan Murod. HNSI mengusulkan 21 Mei ditetapkan sebagai Hari Nelayan Nasional. "Pengajuannya memang sudah. Ya nanti saya tanyakan ke Pak Presiden," tutupnya.
7 poin 'Deklarasi Yogyakarta'

1. Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan bhineka tunggal ika adalah harga mati

2. Indonesia sebuah negara maritim, oleh karena itu kita bertekat mengembalikan kejayaan bangsa indonesia di lautan sebagai bangsa bahari yang besar, kuat, sejahtera bermartabat, dan berwibawa

3. laut adalah harapan dan masa depan bangsa oleh karena itu harus dikelola secara profesional dan menjaga kelestariannya untuk kesejahteraan bangsa saat ini dan anak cucu kita dimasa mendatang

4. HSNI meminta kepada pemerintah untuk membangun kembali tritunggal perikanan yaitu kerja sama sinergi antara KKP, HSNI, dan Koperasi nelayan

5. HSNI sebagai wadah perjuangan kaum nelayan, akan terus berjuang dan bersinergi dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan,keedaulatan, kesejahteraan,dan kelestaraian

6. Kami nelayan Indonesia sebagai pilar negara maritim bertekad bulat untuk bangkt berbenah diri untuk maju berjuang untuk menjadi nelayan yang sehat berpendidikan, dan sejahtera.

7. Kami nelayan Indonesia meminta kepada pemerintah menetapkan tanggal 21 Mei sebagai hari nelayan nasional.