Kementan Apresiasi Sukabumi Pertahankan Lahan Pertanian

Jumat, 08 Pebruari 2019, 16:54 WIB

Sukabumi saat panen. Lahan Pertanian terus menyusut. | Sumber Foto:Dok Humas Pemkab Sukabumi

AGRONET --  Sekretaris DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) Kota Sukabumi, drh. Ate Rahmat, M.Si.,  menyatakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Sukabumi menjadi kawasan pemukiman penduduk, pembangunan infrastruktur publik dan sarana industri, selama 3 tahun terakhir mencapai 101 hektar.

Buktinya lahan pertanian di Kota Sukabumi pada tahun 2014 seluas 1.585 hektar, pada akhir tahun 2017 hanya tinggal 1.484 hektar lagi. Apabila dirata-ratakan, lahan pertanian yang dialih fungsikan di Kota Sukabumi ini, dalam setiap tahunnya mencapai 33 hektar lebih.

Alih fungsi lahan pertanian yang paling banyak terjadi di Kota Sukabumi selama 3 tahun terakhir, yakni di 4 wilayah kecamatan, yang teridi dari Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Gunungpuyuh dan Kecamatan Warudoyong.

Untuk itu, DKP3 Kota Sukabumi berupaya optimal mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Perda (Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, untuk menekan dan mencegah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Sukabumi.

Dari implementasi Undang-Undang dan Perda tersebut, sudah menghasilan seluas 28 hektar lahan pertanian milik Pemerintah Kota Sukabumi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta seluas 13 hektar lahan pertanian milik warga masyarakat Kota Sukabumi sudah terdaftar, dan 19 hektar lahan pertanian milik warga masyarakat Kota Sukabumi sedang dalam tahap proses, untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, atas kesadaran dan keinginan para pemiliknya.

Para petani yang lahan pertaniannya sudah didaftarkan untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, akan diprioritaskan dalam berbagai program, sesuai dengan yang sudah diamanatkan dan ditentukan dalam Perda Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016.

Manfaat bagi para petani yang lahan pertaniannya sudah didaftarkan untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni mendapatkan insentif berupa keringanan pajak bumi, pengembangan infrastruktur, fasiltas penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, serta fasilitas penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Upaya mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif, Kabupaten Sukabumi tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian (Kemtan).

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Indah Megahwati mengatakan, produk hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi yang pro terhadap para petani, patut diapresiasi. Tentu saja, perda itu harus diimplementasikan dengan baik dan tegas.

"Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu lumbung produksi padi di Jawa Barat. Dengan area lahan persawahan yang luasnya mencapai kurang lebih 64.000 hektare, maka jangan sampai ada yang beralih fungsi ke sektor lain," ujar Indah, dalam keterangan tertulisnya Rabu (6/2).

"Banyak daerah lain yang mengalihkan fungsi lahan pertaniannya untuk dibangun perumahan dan pabrik. Kebanyakan karena pemimpin daerah tergiur dengan penawaran dari para investor," katanya.

“Saya yakin bahwa pemerintah Sukabumi serius dalam mempertahankan areal persawahan dari proses alih fungsi lahan. Karena jelas pemerintah sudah memiliki payung hukum yang tegas yakni Perda dan Perbup,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sudrajat mengaku optimistis target menjadi daerah lumbung padi terbesar di Jawa Barat bisa tercapai. Pasalnya dia yakin produksi padi 150.000 ton per tahun bisa tercapai. Itu karena tiap tahunnya produksi padi di Kabupaten Sukabumi mengalami surplus.

“Kami sangat optimistis Kabupaten Sukabumi menjadi lumbung padi se-Jabar. Karena setiap tahun produksi padi kita selalu surplus,” kata Sudrajat. (234)