AGRONET --  Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto, mengatakan program prioritas di TA. 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudi daya ikan. Hal itu disampaikannya, usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019 di Gedung KKP, Jakarta, Senin (18/2).

Slamet mengatakan, program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudi daya ikan.

Namun, kata Slamet, pada tahun 2019 akan lebih dipertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Pihaknya fokus pada peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budi daya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi.

Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.

Pada tahun 2019, KKP akan mengalokasikan berbagai program prioritas yakni: Dukungan pengembangan minapadi sebanyak 400 paket tersebar di 6 provinsi; Dukungan pengembangan budi daya lele bioflok sebanyak 250 paket di 10 provinsi; Dukungan eskavator sebanyak 20 unit di 8 provinsi; Pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) sebanyak 10 paket di 10 provinsi,  dan dukungan kebun bibit rumput laut (KBRL) hasil kultur jaringan sebanyak 80 paket di 4 provinsi.

Alokasi selanjutnya, bantuan mesin pakan mandiri sebanyak 55 paket di 10 provinsi; Bantuan benih berkualitas sebanyak 213,9 juta ekor di 34 provinsi; Bantuan induk unggul sebanyak 1,1 juta ekor di 34 provinsi; Pembangunan sarana prasarana perbenihan sebanyak 18 unit di 4 provinsi; Pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 3 lokasi; Asuransi pembudi daya ikan untuk meng-cover lahan 5.000 ha di 14 provinsi; Bantuan pakan mandiri sebanyak 1.250 ton, dan monitoring residu dan sertifikasi untuk ekspor sebanyak 4.860 di 14 provinsi. (591)