Pemerintah Skenariokan Perbaikan Harga Karet

Senin, 11 Maret 2019, 09:02 WIB

Merespon harga karet yang belakangan turun, Jokowi menjelaskan skenario perbaikan harga. Jokowi saat silaturahmi dengan Petani Pekebun Karet Sumsel dilakukan di Pusat Penelitian Karet, Kementerian Pertanin (Kementan) - Sembawa, Kab. Banyuasin, Provinsi S | Sumber Foto:Dok Sekab

AGRONET --  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui ribuan petani karet di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan membawa skenario solusi perbaikan harga karet. Silaturahmi dengan Petani Pekebun Karet Sumsel dilakukan di Pusat Penelitian Karet, Kementerian Pertanin (Kementan) - Sembawa, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu lalu (9/3).

Merespon harga karet yang belakangan turun, Jokowi menjelaskan skenario perbaikan harga. Pertama, Pemerintah Indonesia menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Malaysia dan Thailand, sebagai sesama negara penghasil karet, disepakati pengurangan ekspor. Dengan pembatasan ekspor, harga karet mulai terasa ada perbaikan. 

 

"Barusan saya bisik-bisik sama salah satu petani Pak Ali namanya. Saya tanya gimana harga karet? Dia bilang Alhamdulillah Pak dulu Rp 4 ribu - Rp 5 ribu, sekarang mulai masuk Rp 8 ribu," ujar Jokowi. 

 

Soal harga yang mulai membaik, juga diakui Farid Bani Adam. Petani yang sudah menggeluti perkebunan karet selama 20 tahun. "Harga sebulan lalu 5 ribuan. Sekarang Alhamdulillah sudah naik 8 ribuan," kata Bani. 

 

Kedua, Presiden melanjutkan, ia memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar menggunakan karet dalam campuran aspal. 

 

"Sekarang ngaspal jalan jangan sampai hanya aspal. Campur dengan karet. Sudah dicoba di Sumsel, Riau dan Jambi. Hasilnya bagus, tapi harganya lebih mahal dikit. Nggak apa beli, ini perintah," tegas Presiden. Ia juga meminta agar penggunaan aspal karet jangan hanya sebatas di 3 propinsi tadi, tetapi di seluruh Indonesia. 

 

Kemudian ketiga, Presiden meminta Menteri Perindustrian agar jangan terlalu banyak kirim bahan mentah ke luar negeri. 

 

"Kita bangun pabrik-pabrik untuk mengolah di dalam negeri. Kita harus memiliki industri-industri yang berkaitan dengan bahan baku karet. Sehingga harga jadi lebih baik,"tambahnya. 

 

Begitupula BUMN akan diinstruksikan membeli karet-karet hasil perkebunan rakyat. 

 

"Sebelumnya saya dikejar-kejar sama Gubernur Sumsel untuk bertemu petani karet. Saya bilang sebentar, ini jalan keluarnya belum ada. Sekarang sudah ada, baru kita temui," katanya lagi. 

  

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjend) Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono menambahkan, instruksi Presiden agar Kementerian PUPR menggunakan karet sebagai campuran aspal, secara langsung dan cepat memperbaiki harga yang menjadi solusi konkret bagi petani. 

 

"Saya ke Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) - UPPB, PU membeli karet ke petani seharga Rp 9 ribu/kg. Kalau ini bisa berlaku nasional luar biasa," terang Kasdi. 

 

Ia berharap penguatan sinergi (penyerapan karet) seperti ini tidak untuk jalan saja. Tetapi juga untuk industri ban yang menguasai 40 persen industri nasional berbahan baku karet, sarung tangan, dan lain-lain. 

 

Sementara untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas perkebunan karet, Kementan berencana melakukan replanting (peremajaan) dengan target 50 ribu ha/tahun. 

 

"Ada potensi replanting 750 ribu ha. Ini oleh Pak Menko (Perekonomian) akan dikaitkan dengan industri pengolahan kayu. Jadi nebangi dapat kayunya, terus baru ditanam," tambahnya lagi. 

 

Saat peremajaan, pihaknya akan mengarahkan agar petani menanam 60 persen karet. Sisanya yg lain boleh kopi ada sayuran, dan lain-lain. Jadi saat menunggu 3,5-4 tahun karet berproduksi ada hasil lain yang bisa langsung didapat. 

 

Upaya-upaya peningkatan konsumsi dalam negeri ini, menurut Kasdi Pemerintah lakukan agar Indonesia tidak bergantung pada pasar internasional. Karena saat ini harga komoditas karet masih kental diatur pasar dunia. 

 

Perkebunan karet terbesar di tanah air memang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan dari 3,8 jt ha lahan perkebunan, 1,3 jt ha di antaranya merupakan kebun karet. 

 

"Dari jumlah itu 95 persen milik petani rakyat," kata Herman bangga. 

 

Bagi Herman upaya Pemerintah dalam memperbaiki harga, merupakan kontribusi Pemerintah dalam mengapresiasi kerja petani karet di Sumsel. 

 

Ia memberi contoh, sebagian petani yang tergabung dalam UPPB, harga jual hasil karet petani menjadi jauh lebih baik. Dengan penyuluhan dan bimbingan di UPPB, petani kini menikmati harga yang baik. 

 

"Selama ini (karet) dibekukan dengan tawas dan cuka. Sekarang diarahkan menggunakan asam semut. Sehingga elastisitas karet lebih baik," jelas Herman. 

 

Untuk membantu petani, Pemerintah Pusat juga membuat kebijakan membantu asam semut. Selain itu ada pula bantuan 800 ribu lebih batang karet dan berbagai macam pupuk. Termasuk juga 14 unit bantuan alat pembuat asap cair, dan alat-alat mesin pertanian lainnya untuk pengolahan karet. 

 

"Terimakasih atas semua bantuan ini. Dengan kedatangan Presiden kami berharap bantuan dapat ditambah agar lebih membantu kesejahteraan petani," pungkas Herman. (234)