Pemerintah Dorong Pertumbuhan Pertanian Organik

Rabu, 13 Maret 2019, 05:32 WIB

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani (kiri). | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian mendorong penerapan sistem pertanian organik sub sektor peternakan. Saat ini konsumsi komoditas organik mulai menjadi gaya hidup karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Hal itu disampaikan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani, Selasa (12/3). Menurut dia, proses budi daya organik dilakukan secara khusus, bebas bahan kimia, obat-obatan, dan hormon sehingga produk tersebut bebas dari zat yang membahayakan kesehatan. Produk organik menjadi produk premium yang memiliki harga lebih tinggi dari pada komoditas biasa.

Hasil survei FiBL (Forschungsinstitut fur Biologischen landbau/Lembaga Riset Pertanian Organik) dan IFOAM-Organics International (The International Federation of Organic Agriculture Movements/Organisasi Organik Internasional) tahun 2017 mencatat pemasaran pangan organik secara global tahun 2015 mencapai sekitar 75 juta euro. Konsumen organik terbesar adalah Amerika Serikat (35,8 juta euro) diikuti oleh Jerman (8,6 euro) dan selanjutnya Perancis (5,5 eruro).

Di seluruh dunia telah ada sekitar 179 Negara yang berkecimpung dalam kegiatan organik dengan 3 negara produsen organik tertinggi. Berturut-turut adalah India (585.000 unit), Ethiopia (203.602 unit), dan Mexico (200.039 unit). 

Menanggapi data tersebut, lanjut Fini, bahwa peluang pasar komoditas organik di dunia masih sangat luas. Indonesia harus berupaya secara maksimal untuk dapat menciptakan produk pertanian khususnya peternakan organik.

Tujuan pemerintah dalam pembangunan pertanian organik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha yang mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Permentan no.64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

Pada tahun 2019 ini, Ditjen PKH telah memprogramkan peningkatan produksi komoditas organik subsektor peternakan melalui pilot project di beberapa unit pengolahan di 6 provinsi. Wilayah itu antara lain, pilot project Sertifikasi Pupuk Organik di Provinsi Jawa Barat (Kab Subang dan Kab Bandung), Bali (kab Tabanan), Kaltim (Kota Balikpapan), Riau (Kab Indragiri Hulu); Pilot Project Sertifikasi Susu kambing Organik, dg lokasi Provinsi Jawa Timur (Kab Trenggalek); dan Pilot project Sertifikasi Daging Ayam Organik, dengan lokasi Provinsi Lampung (Kota Metro).

"Kegiatan pilot project ini dimaksudkan untuk membangkitkan kelembagaan kelompok peternak untuk bisa mengelola usaha peternakan secara berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produksinya dalam menghasilkan produk organik,” ungkap Fini.

Selain itu juga diberikan bimbingan teknis yang juga diikuti dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan baik dari Provinsi maupun Kabupaten di Indonesia. Kita memberikan informasi terkait Kebijakan Sistem Pertanian Organik Subsektor Peternakan; Perkembangan Sistem Pertanian Organik Komoditas Peternakan di Domestik dan Internasional;Strategi Membangun Bisnis Organik, Bedah Standar Aspek Peternakan Organik; Proses Pengolahan Pupuk Organik sesuai SNI, pengujian mutu serta pengujian efektivitas dalam rangka memperoleh izin edar/nomor pendaftaran, bahkan sukses story sebagai pemacu semangat untuk mencapai keberhasilan.

Fini berharap diakhir 2019 atau diawal 2020 peternakan organik sudah berjalan, produk tersedia di pasar dan tersertifkasi, serta sistem peternakan organik sudah implementatif. “Kami telah membentuk Tim Teknis Pusat dan siap membina Unit Pengolahan Hasil (UPH). Untuk itu kami perlu dukungan konkrit dan berkesinambungan dari Dinas Daerah dengan membentuk Tim teknis di tingkat provinsi/kabupaten,” tutupnya. (591)