Pemotongan Sapi Betina Berhasil Ditekan

Rabu, 13 Maret 2019, 14:32 WIB

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, meninjau peternakan sapi beberapa waktu lalu. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementeria

AGRONET -- Secara nasional pemotongan sapi betina produktif menurun cukup signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), pada periode 2017-2018 penurunan pemotongan ternak ruminansia betina produktif mencapai 47,10 persen.

Hal itu disampaikan Direktur jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), I Ketut Diarmita, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (12/3). Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

I Ketut mengatakan, angka ternak betina produktif yang dipotong tahun 2017 sebanyak 23.078 ekor menurun menjadi hanya 12.209 ekor di tahun 2018. Hal ini, katanya, sangat mendukung kegiatan utama Ditjen PKH, yakni program Upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau Upsus Siwab yang memacu produksi atau populasi sapi dalam negeri.

Penurunan pemotongan betina produktif yang signifikan ini sebagai dampak dari masifnya kegiatan pengawasan pelarangan pemotongan betina produktif di berbagai wilayah di Indonesia. Khususnya di 17 provinsi yang menjadi pilot proyek kegiatan sejak tahun 2017. “Pelaku pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda 100 juta sampai 300 juta rupiah,” kata I Ketut.

Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil nyata dari pelaksanaan kerjasama pengendalian pemotongan betina produktif antara Ditjen PKH dengan Baharkam Polri melalui perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada bulan Mei 2017.

 “Kami sangat mengapresiasi Baharkam dan jajarannya di daerah, telah melakukan pengawasan mulai dari hulu di kelompok ternak, pasar hewan dan check point sampai di hilir di Rumah Potong Hewan atau di tempat pemotongan di luar RPH,” pungkasnya.

Sementara itu, Kombes Pol. Asep Tedy Nurassyah, dari Baharkam Polri mengatakan, pelarangan penyembelihan sapi betina produktif telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4). Dalam aturan itu disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

Lebih lanjut, Asep menegaskan, pada tahap awal, Polri akan selalu mengedepankan langkah persuasif dengan imbauan. Namun apabila pengelola RPH masih tetap tidak patuh, maka langkah pidana bisa dilakukan oleh kepolisian setempat. (591)