Pemerintah Gencarkan Vaksinasi Rabies di Bali

Sabtu, 16 Maret 2019, 05:48 WIB

Petugas melakukan vaksinasi rabies pada HPR. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, terus memberantas penyebaran virus rabies. Salah satunya upaya dengan menggencarkan secara masif vaksinasi rabies massal.

Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, saat pencanangan vaksinasi rabies massal di Provinsi Bali (15/3) mengatakan Kementan telah mengalokasikan dana untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies di Bali sebesar Rp18 miliar dan menyediakan lebih dari setengah juta dosis khusus.

Dia ingin memastikan pelaksanaan vaksinasi rabies massal berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, menurutnya, kegiatan vaksinasi rutin saja tidak cukup, tapi perlu gebrakan yang menyadarkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Bali untuk memberantas penyakit rabies ini.

Lanjut jauh, I Ketut menjelaskan, pemerintah telah menjalankan program pengendalian dan pemberantasan rabies. Langkah yang dilakukan, antara lain vaksinasi di wilayah tertular atau wilayah bebas yang terancam, surveilans, pengawasan lalu lintas hewan penular rabies (HPR), manajemen populasi HPR, serta bekerja sama dengan pihak kesehatan.

Pemerintah menilai dampak penyebaran virus rabies di Bali sangat berpengaruh pada aspek ekonomi masyarakat. Hal ini dapat mencoreng citra positif pariwisata Pulau Bali sebagai destinasi dunia, dan juga dapat menyebabkan efek buruk bagi psikologis masyarakat.

Berdasarkan data ISIKHNAS, kegiatan vaksinasi yang dilakukan pada periode Maret-Oktober 2018 di Bali telah mencapai 83.32 persen atau terealisasi sebanyak 495.747 dosis. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi massal, beberapa Waktu lalu telah dilakukan pelatihan vaksinator sebanyak 660 orang.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, menyampaikan logistik dan tim sudah siap melakukan vaksinasi rabies di seluruh pulau Bali. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan di daerah zona merah yang merupakan desa tertular rabies, lalu ke desa zona kuning atau desa yang aksesnya berdekatan dengan desa yang masuk zona merah.

“Untuk memastikan tidak ada HPR yang tertinggal maka akan terus dilakukan penyisiran vaksinasi. Jadi kepada warga yang punya hewan peliharaan yang masuk HPR (Hewan Penular Rabies), seperti anjing, kucing, dan kera, diharapkan untuk membawa hewan mereka ke posko yang telah disediakan," ungkapnya.

 

Sementara itu, Luuk Schoonan, Chief Technical Adviser dari FAO Indonesia, kembali menegaskan komitmennya untuk secara aktif berkontribusi dan memberikan dukungan teknis dalam program pemberantasan rabies di Indonesia, khususnya Bali. FAO bersama pemerintah Indonesia telah bekerja sama sejak tahun 2011 dalam program pemberantasan rabies di Bali ini.

“Banyak hal positif yang sudah dicapai di Bali, seperti tata laksana kasus gigitan terpadu (Takgit) yang saat ini menjadi salah satu komponen program pemberantasan rabies di Dunia. Banyak negara yg sudah mengimplementasikan Takgit yang awalnya dikembangkan di Bali," Jelas Luuk.

Namun demikian, kata Luuk, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam program pemberantasan rabies. Seperti memastikan semua HPR, khususnya anjing yang dibiarkan berkeliaran di Bali dapat divaksinasi dengan tepat.

Pada kesempatan itu, I Ketut menyaksikan penandatanganan pakta integritas terkait pelaksanakan program pemberantasan rabies di Bali. Dia pun mengharapkan komitmen seluruh jajaran Pemda Bali, khususnya yang menangani kesehatan hewan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras memastikan program vaksinasi massal rabies tahun ini berhasil. (591)