Terkait Kedaulatan Bangsa

Pemerintah Siap Melawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa

Selasa, 02 April 2019, 09:19 WIB

Presiden Jokowi meninjau peremajaan lahan sawit beberapa waktu lalu. | Sumber Foto: KPS

AGRONET -- Isu sawit terkait dengan kedaulatan bangsa. Untuk itu pemerintah komit melindungi kesejahteraan petani dan masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Hampir 18 juta orang bergantung pada industri sawit.

Hal itu ditegaskan Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, di depan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/3). Menurutnya, Indonesia paham persoalan lingkungan. Hal ini terkait dengan sikap Uni Eropa yang mempermasalahkan dampak lingkungan hidup industri sawit di Indonesia.

Luhut menambahkan, Pemerintah sedang mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa. Ia menceritakan bahwa badan-badan internasional memuji keadaan ekonomi Indonesia yang terus mengalami perbaikan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menjelaskan diskriminasi sawit oleh Uni Eropa sudah masuk tahap litigasi. Namun demikian, dia mengatakan proses diplomasi masih berlangsung hingga saat ini meski belum berhasil.

Dijelaskannya, saat ini proses perlawanan Indonesia sudah mulai masuk tahap perkara. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan mengirim perwakilan ke UE untuk duduk bersama, membahas hal mengenai diskriminasi sawit. Namun, untuk langkah tersebut masih perlu dilakukan pemikiran lebih lanjut. 

Seperti diketahui, Parlemen Eropa sedang dalam proses membahas rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Parlemen Eropa memiliki waktu untuk meninjau rancangan tersebut dalam waktu sekitar dua bulan sejak diterbitkan.

Dalam rancangan Delegated Regulation, Komisi Eropa memutuskan untuk mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oils/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Bila Parlemen Uni Eropa menyetujui rancangan tersebut, maka Komisi Eropa akan memiliki dasar hukum untuk menjegal masuknya CPO ke Benua Biru tersebut.

Hal tersebut otomatis akan memberi dampak negatif bagi kegiatan perdagangan CPO dari negara-negara produsen ke Uni Eropa, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menduga rancangan kebijakan ini hanya digunakan untuk menguntungkan perdagangan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh negara-negara di kawasan Eropa. (591)