Ketahanan Pangan Syarat Mutlak Pembangunan Nasional

Senin, 29 April 2019, 19:13 WIB

Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi, (dua dari kiri) memberi arahan kepada peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan di Bogor. | Sumber Foto: Humas Badan Ketahanan Pangan Kementan.

AGRONET -- Ketahanan pangan merupakan masalah kompleks. Oleh karena itu, dalam penangananya memerlukan sinergi dari seluruh sektor, baik sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun ekonomi. Ketahanan pangan juga sangat strategis karena tidak ada negara yang mampu melakukan pembangunan tanpa menyelesaikan terlebih dahulu masalah pangannya.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, dalam arahannya di hadapan peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/4). Menurut Agung, upaya-upaya dalam  mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya bertujuan mencapai status tahan pangan, tetapi juga untuk memperkecil risiko terjadinya kerawanan pangan. 

Lebih jauh, Agung menjelaskan, sejarah keterkaitan antara ketahanan pangan dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan kemanan. Pembangunan ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Pada kesempatan itu, Agung mengatakan Badan Ketahanan Pangan Kementan sudah menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif. Informasi itu disusun dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memonitor situasi ketahanan pangan wilayah.

Dijelaskan Agung, FSVA mempunyai peran  strategis dalam penentuan target intervensi program. BKP memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program, seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), Pengembangan Koorporasi Usahatani (PKU), dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

FSVA juga digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan rawan pangan oleh Bappenas dalam memfokuskan program Scale Up Nutrition (Sun) Movement yang salah satunya fokus pada Gerakan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals).

Kementerian Desa juga menggunakan FSVA sebagai dasar dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan-Penanganan Daerah Tertinggal (PDRT-PDT). Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memakai FSVA dalam menentukan lokasi Program Gizi Anak Sekolah. "Di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan penyusunan kebijakan/program ketahanan pangan," tambah Agung.

Tindak lanjut dari kegiatan Bimtek ini antara lain Pemerintah Kabupaten menyusun peta FSVA kabupaten yang hasilnya harus disampaikan kepada gubernur dan bupati, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan program dan kebijakan di tingkat daerah. "Pada tahun 2019 ini kami bekerja sama dengan WFP dalam bentuk transfer knowledge yang diharapkan dapat digunakan untuk penyempurnaan penyusunan FSVA dan pengembangan platform online untuk FSVA ke depan,” ungkap Agung. (591)