KTNA: Kebijakan Kementan Sudah Pro Petani

Selasa, 21 Mei 2019, 22:10 WIB

Lahan pertanian. | Sumber Foto:Biro Humas dan Publik Kementan

AGRONET -- Kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mendapat apresiasi dari Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir. Pujian itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI Tahun 2020, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta,  Senin (21/5).

Winarno menambahkan perhatian Amran terhadap kepentingan petani ditunjukkan dengan kebijakan pro petani, seperti pemberian bantuan pupuk, benih unggul, serta alat mesin pertanian. Pemberian bantuan ini secara signifikan mengurangi beban produksi petani.

Kementan di bawah kepemimpinan Amran, ujar Winarno,  juga memberikan dukungan agar harga komoditas di tingkat petani bisa terjaga stabil. Salah satu langkah strategis yang dijalankan Kementan adalah dengan memfasilitasi terbentuknya tim Sergap atau Serap Gabah. Tim yang melibatkan Perum Bulog, TNI AD, dan pemerintah daerah ini bertugas untuk menyerap gabah petani sehingga stok beras bisa terjaga, sekaligus menjaga agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil.

“Kalau harga di level petani terjaga, petani pun bergairah bertani. Pak Amran paham kalau mau produksi meningkat, petani sebagai pelaku utama pertanian harus bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Visi seperti ini yang tidak dimiliki semua orang,” sebut Winarno.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46, tertinggi selama lima tahun terakhir. NTP selama ini dianggap sebagai salah satu indikator daya beli petani.

Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82% turun 0,30% dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

Selain itu,  target Kementan yang menetapkan swasembada bawang putih pada tahun 2021 juga mendapatkan dukungan KTNA. Winarno mengungkapkan kebijakan wajib tanam 5 persen bagi para importir sangat tepat. Diharapkan melalui kebijakan ini Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.

“Program wajib tanam akan mengembalikan semangat petani untuk bertanam bawang putih. Selama ini kita terlalu bergantung impor hingga 95 persen. Padahal mestinya kita mampu memenuhi sendiri,” tandasnya.

Winarno optimistis target swasembada bawang putih bisa tercapai. Menurutnya, hal yang harus menjadi fokus utama Kementan saat ini adalah perbanyakan benih bawang putih melalui program wajib tanam bagi impor. Dari sisi lahan, saat ini lahan yang sudah ditanam mencapai 20 ribu hektare. “Saya yakin akan terus bertambah hingga tahun 2021,” ungkapnya. (591)