Pertanian Indonesia Tumbuh, Ini Indikatornya

Minggu, 09 Juni 2019, 16:22 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. | Sumber Foto:Biro Humas dan Publik Kementan

AGRONET -- Pemerintahan Jokowi-JK terus memberikan catatan positif dalam memperbaiki taraf ekonomi penduduk melalui program dan kebijakan pembangunan pertanian. Dalam empat tahun terakhir (2014-2018) kesejahteraan penduduk perdesaan yang mayoritas petani terlihat semakin membaik.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/6). Dia menyertakan beberapa indikator yang representatif untuk menunjukkan kondisi tersebut, seperti meningkatnya daya beli atau kesejahteraan masyarakat, menurunnya ketimpangan pendapatan, stabilnya atau inflasi bahan makanan/pangan, dan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Ia melanjutkan, menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun dasar 2012 sebesar 100, selama periode 2014-2018, NTP terus meningkat dari 102,03 (2014) meningkat menjadi 102,46 (2018). Demikian halnya dengan NTUP, juga terus meningkat dan bahkan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari NTP. Pada 2014 besarnya NTUP adalah 106,05 dan tahun 2018 meningkat menjadi 111,83. 

“Membaiknya daya beli masyarakat, ternyata juga diikuti oleh semakin meratanya atau menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan menurunnya gini ratio. Pada Maret 2013, secara nasional gini ratio masih 0,424 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389,” urainya. 

Kemudian pada September 2018 pemerataan pendapatan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya gini ratio menjadi 0,384. Sejalan pada tingkat nasional, ketimpangan pendapatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan juga menurun. 

“Yang cukup membanggakan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan. Ini  ditandai dengan gini ratio di perdesaaan selalu lebih rendah dari perkotaan,” terang Kariyasa.

Pada Maret 2013, gini ratio di perkotaan 0,431 dan di perdesaan 0,320 dan pada Maret 2018 turun masing-masing menjadi 0,401 di perkotaan dan 0,324 di perdesaan. Pada September 2018, kembali turun masing-masing menjadi 0,391 di perkotaan dan 0,319 di perdesaan.

Kariyasa menjelaskan selain memperbaiki daya beli dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Menurutnya keberhasilan pemerintah dalam memacu produksi dalam negeri juga berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Hal ini tercermin dalam empat tahun terakhir inflasi bahan makanan/pangan menurun secara konsisten.

Pada tahun 2013, inflasi bahan makanan/pangan masih sangat tinggi, 11,35 persen dan pada tahun 2014 turun menjadi 10,57%. Pada tahun 2015 dan 2016 inflasi bahan makanan/pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93 persen dan 5,69 persen.  

“Bahkan pada tahun 2017 inflasi bahan makanan/pangan turun sampai tingkat 1,26 persen.  Ini merupakan inflasi bahan makanan/pangan yang terendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, dampak dari membaiknya ke tiga indikator di atas (membaiknya daya beli, menurunnya ketimpangan pendapatan, dan stabilnya harga pangan) menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun. Pada Maret 2018, tercatat secara nasional jumlah penduduk miskin turun dan menembus angka satu digit (9,82%).

Pada September 2018 kembali turun menjadi 9,66%. Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan, pada Maret 2013 masih tercatat 14,32%.  Pada Maret 2018 turun menjadi 13,20?n pada September 2018 kembali turun menjadi 13,10%.

Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga terus menurun dari 8,39% pada Maret 2013, menjadi 7,02% Maret 2018 dan tinggal 6,89% pada September 2018. “Membaiknya indikator-indikator ekonomi utama di atas menunjukkan bahwa program dan kebijakan terobosan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian selama ini sudah tepat,” tandas Kariyasa.(591)