Kementan Raih Opini WTP dari BPK Tiga Tahun Berturut-turut

Selasa, 11 Juni 2019, 14:00 WIB

Anggota BPK, Rizal Djalil, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementan 2018 oleh BPK kepada Mentan, Andi Amran Sulaiman. | Sumber Foto: Kementan

AGRONET -- Kementerian Pertanian (Kementan) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setalah 10 tahun, opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir yakni sejak 2016 hingga 2018.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 ini langsung diserahkan Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil, kepada Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, saat acara halal bihalal keluarga besar Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (11/6).

Rizal Djalil mengapresiasi semua capaian dan kinerja baik Kementan. Menurutnya, raihan opini WTP ini menandakkan pengelolaan anggaran Kementan telah dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. 

"Jadi kita semua harus mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2018 telah mencapai target realisasi yang sangat besar hampir 91 persen dari total anggaran Rp24,38 triliun, terealisasi Rp21,84 triliun," ujar Rizal.

Lebih lanjut, ia menegaskan untuk merealisasikan anggaran sebesar ini tentu tidak mudah, apalagi anggaran ini terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Kementan harus bermitra dengan pemerintah daerah yang jumlahnya banyak, dari pemerintah provinsi sampai ke kabupaten/kota. Kemudian, aset Kementan sampai saat ini sudah berjumlah Rp26 triliun lebih.

"Untuk mengelola anggaran dan aset yang sangat besar tidak mudah. Tapi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mampu mengelolaanya dengan sangat baik. Tiga tahun berturut-turut mampu meraih WTP," tegasnya. 

Rizal pun memberikan apresiasi karena Kementan berhasil dalam pengadaan bahan pangan terutama menjelang hingga sesudah Lebaran sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan. Selain itu secara kuantitas Kementan berhasil meningkatkan daya beli petani secara signifikan. 

BPS merilis NTP Mei 2019 sebesar 102,61, naik 0,38 persen dari NTP bulan April yang hanya 102,23. Demikian pun NTUP bulan Mei sebesar 111,94, naik sebesar 0,73 persen dari bulan April sebesar 111,13.

Rizal menambahkan,  BPK punya dua rekomendasi, yakni penganggaran untuk memperbaiki data pertanian. Dalam arti luas termasuk data penepatan petani yang memperoleh subsidi pupuk, data luas lahan, luas panen, dan data lainnya harus ditingkatkan. 

Rekomendasi selanjutanya, lanjut Rizal, adalah BPK mendukung peningkatan anggaran riset dan pengembangan pertanian. Pasalnya, Indonesia akan mengikuti persaingan global yang sangat ketat, terutama dengan negara sekitar seperti Thailand yang sudah melangkah maju. "Dengan kemajuan riset dan pengembangan, produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus, bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar internasional," ujarnya.

"Saya sangat mengapresiasi Wakil Presiden Argentina dan pejabat negara Eropa yang ingin mengimpor komoditas pangan kita. Tentu saja untuk meningkatkan aspek riset dan pengembangan menjadi lebih penting untuk menjadikan komoditas pangan kita jaya di pasar internasional," imbuhnya.

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman, mengatakan raihan opini WTP tahun 2018 ini merupakan komitmen Kementan untuk memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel tidak lagi diragukan. Kementan hingga saat ini sudah sangat bagus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Oleh karena itu, menurut Amran, perolehan opini WTP ini adalah prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya di tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

Lebih lanjut Amran menjelaskan, Kementan meraih opini WTP ini tentu berkat masih terjaganya komitmen dalam menindak tegas praktek atau tindakan korupsi di lingkup Kementan. Oleh karena itu, ujarnya, tak ada ruang bagi pihak internal Kementan maupun eksternal yang melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apapun.

Faktanya, sambungnya, selama empat tahun terakhir telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi. Bahkan berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata-kelola yang di tengah dijalankan.

"Inilah bentuk nyata keseriusan bahwa penindakan praktek korupsi di Kementan benar-benar tidak diberikan ruangan dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktek-praktek KKN, Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP,” bebernya. (591)

BERITA TERKAIT