Mentan Dorong Program Serasi di Sumsel 200 Ribu Ha

Rabu, 28 Agustus 2019, 06:45 WIB

Mentan saat memberi arahan dalam Rakor Percepatan Kegiatan Luas Tambah Tanam dan Serasi 2019 di Palembang, Selasa (27/8). | Sumber Foto:Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dorong Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kejar target 200 ribu hektare lahan rawa baru hingga bulan Oktober 2019. Hal ini disampaikan Mentan di acara Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Luas Tambah Tanam dan Serasi 2019, di Hotel Harper, Palembang, Selasa (27/8).

Hadir dalam rapat ini antara lain Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Dandim Wilayah Sumatera Selatan, dan SKPD terkait.

Mentan Amran serius menjadikan Sumatera Selatan menjadi lumbung pangan nasional lewat optimalisasi lahan rawa ini. Ada 3 Kabupaten yang dipacu luas tambah tanamnya, yakni Banyuasin, Ogan Kemelir Ilir (OKI), dan Musi Banyuasin.

"Untuk mendukungnya, kita sudah siapkan 118 eskavator untuk Sumatera Selatan. Jika target tercapai eskavator akan ditambah lagi," ujar Amran.

Menurut Amran, potensi Sumatera Selatan sangat besar. Tahun sebelumnya provinsi ini berada di peringkat ke-8 untuk penyumbang pangan nasional, saat ini sudah berada di peringkat ke-5. "Akhir tahun Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan berada di peringkat 3 penyumbang pangan nasional," ucap Amran.

Untuk mencapai peringkat 3 besar, Mentan tidak mau main-main dalam bekerja. Dia mendesak target 200 ribu ha segera dikebut. Sebab itu, dilakukan percepatan tanam dengan pertanian modern yang selama ini dia gagas. "Dengan target Serasi untuk Sumatera Selatan, pada tahun 2021 program ini akan membawa Sumatera Selatan berada di peringkat pertama penyumbang pangan nasional," tambahnya.

Kementerian Pertanian menargetkan program Serasi pada tahun ini 200 ribu hektare. Tambahan tahun berikutnya 500 ribu ha yang memiliki nilai sebesar Rp14 triliun untuk kenaikan pendapatan petani Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyatakan sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. Provinsi ini mendapatkan kuota lebih kurang 200.000 hektare dalam program Serasi dan hampir separuh lokasinya berada di Kabupaten Banyuasin yang kondisi alamnya rawa dan lebak.

"Saat ini Sumsel menjadi penyumbang pangan terbesar ke lima di Indonesia. Dengan adanya program Serasi ini, target berikutnya ada di posisi ke tiga," ujar Herman Deru.

Ia menyambut baik adanya terobosan pemerintah pusat melalui Kementan yang telah merealisasikan program Serasi di Sumsel. Dia optimistis program ini akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatera Selatan.

"Melalui program ini, kita berharap ada peningkatan produksi. Jika sebelumnya tujuh ton per hektare naik menjadi delapan ton setiap hektare. Saya ajak petani untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur PH air dan tanah sebelum menanam benih," jelasnya.

Di acara yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, menjelaskan progres hingga 27 Agustus 2019, sudah dilakukan SID seluas 167.644 ha dan SP2D : 111.690 ha dengan nilai Rp334,7 miliar.

Program Serasi Sumsel ini tersebar di berbagai daerah. Banyuasin  82.559 ha dengan 67 eskavator, Muba 35.143 ha dengan 12 eskavator, OKI  67.948 ha dengan 19 eskavator, Ogan Ilir 1.200 ha, dan Oku Timur 4.000 ha dengan 6 eskavator. Kemudian di Muratara 1.000 ha dengan 3 eskavator, Pali 5.850 ha dengan 2 eskavator, OKU 300 ha dengan 1 eskavator, dan Muara Enim 2.000 ha dengan 3 eskavator.

"Akan ada langkah strategis. Salah satunya memetakan posisi eskavator dan membuat rencana (road map) pergiliran excavator.
Pekerjaan dilaksanakan simultan antara penggunaan eskavator dan pekerjaan saluran kecil (kwarter) melalui padat karya petani," jelasnya. 

Sarwo Edhy menambahkan nantinya juga ada pendampingan aspek penyelesaian teknis, administratif, dan keuangan di tingkat UPKK/Gapoktan dan Dinas. Pengawalan percepatan kegiatan juga akan melibatkan TNI, Kejaksaan Agung, Penyuluh dan PJ yang ditunjuk dari pusat, propinsi dan kabupaten. (591)