Bentuk Satuan Tugas Kemitraan

Kementan Tingkatkan Daya Saing Usaha Peternakan dengan Kemitraan

Rabu, 11 September 2019, 09:54 WIB

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita bersama peserta rapat pembentukan Satgas Kemitraan, kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan di Kampus Kementan, Jakarta, Selasa (10/9). | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian, mendorong pelaku usaha untuk membangun pola kemitraan yang sehat dalam meningkatkan daya saing agribisnis peternakan. Kemitraan pun dinilai sebagai alternatif solusi kesenjangan antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar.

Hal ini disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, saat rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan, kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan di Kementan Jakarta, Selasa (10/9). “Terbangunnya kemitraan antar pelaku usaha peternakan yang sehat dengan didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, dapat meningkatkan daya saing, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pelaku usaha mikro kecil,” ungkap Ketut.

Hadir dalam rapat itu antara lain Direktur Advokasi dan Kemitraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Direktur Pengawas Kemitraan KPPU, Direktur lingkup Ditjen PKH, Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Ekonomi, KPPU, anggota Tim Pendampingan Nilai Tambah dan Daya Saing (NTDS). Hadir juga Tim Pengawasan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan yg merupakan perwakilan dari semua unsur eselon 2 lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lanjut Ketut, urgensi kemitraan usaha peternakan telah diamanahkan dari UU Nomor 18 Tahun 2009 juncto UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Dalam peraturan itu disebutkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pembinaan untuk penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang sehat dengan acuan operasionalnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, yang menitikberatkan pada kemitraan usaha peternakan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antar pelaku kemitraan yang diketahui oleh pemerintah.

Menurut Ketut, kemitraan usaha peternakan dapat menjadi salah satu pilihan strategis untuk membangun kekuatan bersama bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar. Pemerintah mendorong guna memperkuat posisi tawar peternak kecil untuk bangkit bersama dengan pelaku usaha besar dalam menghadapi persaingan global.

Mencermati kondisi peternakan saat ini, Ketut menjelaskan, pentingnya dibangun pola kemitraan yang sehat dengan terjadinya komunikasi yang baik antara integrator dan peternak mandiri. Perlu dipastikan bahwa kemitraan usaha harus benar-benar saling transparan, menguntungkan dan berkeadilan."Momen pertemuan ini diharapkan sebagai titik tolak untuk menyelesaikan persoalan perunggasan di Indonesia,"tuturnya.

Pengawasan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan

Untuk optimalisasi pengawasan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen PKH-Kementan dengan Sekjen KPPU pada tanggal 12 Juni 2019. Sebagai tindak lanjut dari PKS tersebut dibentuklah Satuan Tugas Kemitraan yang beranggotakan dari unsur Ditjen PKH dan KPPU. Menurut Ketut, Ditjen PKH Kementan berperan dalam aspek pembinaan kemitraan, sedangkan KPPU berperan dalam aspek pengawasan kemitraan.

Pada kesempatan itu, Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan, Abdul Hakim Pasaribu, menyampaikan langkah optimalisasi pembinaan dan pengawasan sudah waktunya untuk digencarkan dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. “Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPPU telah menyiapkan aturan hubungan kemitraan antar pelaku usaha” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Kemitraan, Lukman Sungkar, menjelaskan dalam hubungan kemitraan antar pelaku usaha, terdapat hal yang harus dipatuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Setelah kita lakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta upaya pencegahan, apabila pelaku usaha yang bermitra masih melanggar peraturan, maka pencabutan usaha dan sanksi denda dapat diterapkan pada pelaku usaha yang melanggar aturan kemitraan,” ungkap Lukman (591)