BKP Kementan Minta Pemda Kawal Korporasi Usahatani

Jumat, 27 September 2019, 07:30 WIB

Kepala BKP Agung Hendriadi (tengah) saat mengunjungi PKU Tribhuanasari di Desa Taro Kecamatana Tegallalang Kabupaten Gianyar, Bali. | Sumber Foto: Humas BKP Kementan

AGRONET --Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) mulai tahun 2019 melaksanakan kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) di daerah rentan rawan pangan. Kegiatan ini sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan.

Kegiatan PKU dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan penerapan teknologi dari hulu sampai hilir. "Kegiatan ini sangat strategis. Karena itu kami meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan mensukseskannya," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Andriko Noto Susanto, pada workshop evaluasi PKU di Yogyakarta, Kamis (26/9).

Sasaran PKU 2019 adalah daerah yang mempunyai potensi untuk usaha pengembangan sumber daya pangan berdasarkan Food Security and Vulnebility Atlas (FSVA)/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018. Sasaran lain, persentase Rumah Tangga Miskin Petani (RTM-P) dan atau daerah stunting berdasarkan data hasil pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017, Kementerian Kesehatan.

“Kunci keberhasilan PKU adalah kemampuan manajerial usaha kelompok, kolaborasi lintas sektor, jaminan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Kemudian perlu partisipasi daerah melalui dukungan regulasi pro usaha rakyat, serta rekayasa kelembagaan dan pemasaran yang kokoh dan stabil," tambah Andriko.

PKU 2019 dilaksanakan di 13 lokasi, pada 13 kabupaten di 12 provinsi, yaitu: Sumatera Utara (Samosir), Bengkulu (Bengkulu Utara), Jambi (Tanjung Jabung Barat), Lampung (Lampung Selatan), Banten (Pandeglang), Jawa Barat (Garut), dan Jawa Tengah (Wonosobo).

Daerah lainnya, DI Yogyakarta (Kulon Progo), Bali (Gianyar), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur dan Lombok Utara), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Timor Tengah Utara), dan Sulawesi Selatan (Enrekang).

BKP Kementan mendesign kegiatan PKU dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Sehingga hasilnya dapat berperan penting dalam peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.

Dari evaluasi yang dilakukan, menurut Andriko, para Kepala Dinas sangat memberikan perhatian dalam program PKU. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Pemda Provinsi maupun Kabupaten dalam pengalokasian APBD serta dukungan koordinasi perangkat daerah. Para Kepala dinas menyampaikan kalau PKU ini sudah memberikan hasil nyata meningkatkan pendapatan petani.

Dijelaskan Andriko, kegiatan PKU lebih menekankan kepada hubungan kemitraan hulu-hilir. Yakni antara kelompok tani sebagai penyedia bahan baku dengan Gapoktan yang mengolah dan memasarkan produk olahan.

Workshop dihadiri 12 Kepala Dinas Provinsi selaku penanggungjawab kegiatan PKU. Selain itu juga hadir Pokja Dewan Ketahanan Pangan, yaitu
Dr. Jamhari (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) dan Dr. Anisur Rosyad (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto) untuk memberikan telaah kritis pelaksanaan PKU. (591)