KKP Integrasikan dan Inovasi Perikanan Budidaya

Rabu, 09 Oktober 2019, 13:01 WIB

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto. | Sumber Foto:Humas KKP

AGRONET -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kebijakan terkait program prioritas sub sektor perikanan budidaya sejalan dengan arah pembangunan nasional tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan bantuan prioritas pemerintah agar dapat berdampak langsung kepada masyarakat guna mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo mengenai apa yang akan menjadi perhatian dan prioritas dalam jangka waktu 5 tahun ke depan untuk menuju Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Khusus dari segi tahapan infrastruktur, Presiden menekankan untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat, dimana salah satu kawasan yang dimaksud adalah tambak perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Bogor, pekan lalu saat membuka Sinkronisasi Program dan Finalisasi RKA-K/L tahun anggaran 2020, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah menyusun program yang dapat mendukung visi serta terfokus ke arah pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan. “Kita telah menyiapkan strategi untuk membangun kawasan budidaya berdasarkan komoditas, khususnya untuk komoditas unggulan yang dapat dijadikan andalan pembangunan," ujarnya. 

Slamet menjelaskan, komoditas andalan yang dimaksud termasuk komoditas baru yang akan lebih dimasyarakatkan pada tahun 2020. Komoditas seperti udang merguensis dan ikan cobia menjadi contoh komoditas yang diharapkan dapat menjadi andalan baru di masa depan. Selain itu akan terus dikembangkan komoditas ikan lokal untuk meningkatkan plasma nutfah serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan kekompakan antar pembudidaya dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam proses berbudidaya. Dengan berkelompok, pembudidaya dapat saling menjaga satu sama lain, serta berbagi informasi penting seperti pencegahan penyakit dan solusinya,” lanjut Slamet.

Strategi berikutnya menurut Slamet adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses perikanan budidaya. Hal ini menurutnya telah diinisiasi oleh kaum milenial yang melihat pangsa pasar potensial dalam pemutakhiran sistem tata kelola yang ada. “Selain automatic feeder yang telah lebih dahulu berkembang, contoh lainnya adalah platform online yang menjembatani investor dengan pembudidaya atau platform yang menghubungkan pembudidaya dengan buyer,” urainya.

Slamet menambahkan peningkatan SDM akuakultur yang kompeten menjadi langkah berikut yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya hal ini seiring dengan tema kebijakan APBN 2020 yang mentargetkan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Pentingnya SDM berkualitas diperlukan untuk menunjang pencapaian target Indeks Kinerja Utama(IKU) DJPB tahun 2020.

Pada tahun 2020 DJPB menetapkan target IKU yakni produksi perikanan budidaya sebesar 18,44 juta ton, produksi ikan hias sebanyak 1,87 miliar ekor, serta indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di atas 101. “Kebijakan pengelolaan perikanan budidaya memerlukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta dukungan lintas sektor mulai dari dinas provinsi, dinas kota/kabupaten, Unit Pelaksana Teknis hingga pihak swasta dan BUMN. Dengan adanya sinergitas semua pihak, akselerasi pembangunan perikanan budidaya berdaya saing dan berkelanjutan dapat tercapai," pungkas Slamet. (591)