IPB Usul Gunakan Drone untuk Pemetaan Desa

Senin, 16 April 2018, 13:22 WIB

Workshop Program Pemetaan Desa di Bogor (11/4) | Sumber Foto:IPB

Era digital menuntut perubahan yang semakin cepat. Termasuk hal penggalian data pemetaan wilayah di pedesaan. Sebagai upaya beradaptasi dengan teknologi digital, dua lembaga di Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSP3 dan LPPM) dan Sekolah Vokasi, akan merumuskan pembentukan program/minat pemetaan desa, yakni pendidikan vokasi berkelanjutan tentang pemetaan desa berbasis penggunaan drone.

Rektor IPB, Arif Satria, mengatakan bahwa IPB harus bisa membaca sinyal-sinyal perubahan. Program studi harus adaptif terhadap demand, jika tidak, IPB akan tertinggal. Untuk itu, Rektor mendorong agar IPB terus bertransformasi salah satunya dengan penambahan program keahlian pemetaan desa. Mahasiswa akan diajari menggunakan drone untuk memetakan potensi desa tersebut.

“Teknologi sudah berkembang, kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan desa. Orang-orang yang ahli dalam menggunakan drone, harus disertifikasikan sehingga kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu kebutuhan akan ahli drone luar biasa banyak. Tidak semua orang bisa menerjemahkan data drone. Saya merespon positif rencana ini. Bentuknya bisa program keahlian baru atau peminatan saja,” ujarnya di hadapan kepala desa dan lurah se-Kabupaten dan kota Bogor (11/4).

Dalam paparannya, Sofyan Sjaf selaku Kepala PSP3 IPB menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, kita membutuhkan peta administratif, peta penggunaan lahan desa, peta rawan bencana desa, peta aset dan potensi desa dan sebagainya. PSP3 IPB telah melakukan riset selama lima tahun terakhir tentang data spasial ini dengan memakai drone yang melibatkan warga desa.

“Data dari Kemendagri, Indonesia memiliki 74.754 desa dan 8430 kelurahan. Lalu bagaimana peta desa tersedia agar pembangunan terukur. Minimnya data tematik di desa menyebabkan ketidakmampuan aparat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dengan baik pembangunan desanya. Alhasil kewenangan desa membangun tidak optimal digunakan untuk melakukan transformasi desa dari tertinggal menjadi mandiri,” ujarnya.
Untuk itu ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan, yaitu pendidikan vokasi sebagai bentuk pelembagaan (pemberdayaan dan penguatan kapasitas), penyediaan server untuk menampung big data desa, dan menyusun regulasi yang afirmatif.

Pendidikan vokasi bisa melibatkan pemuda desa untuk membentuk kades sadar spasial. Pemuda desa ini lulusan SMA/SMK, punya kemampuan yang kuat dan disiplin tinggi, loyal dan berdedikasi terhadap desa. Satu Skuadron (Satuan Komunitas Aplikasi #Dronedesa) terdiri dari tujuh orang per kecamatan.

Menurutnya #Dronedesa adalah teknologi yang efektif, inklusif dan partisipatif yang mampu memberikan informasi visual potensi sumberdaya alam. Misalnya vegetasi, kesehatan, vegetasi, status dan kepemilikan lahan, pemanfaatan lahan, tapal batas luar desa, infrastruktur, kondisi pangan, potensi air tanah, potensi ekonomi dan resolusi konflik. (IPB/222)

 

Komunitas