Krisis Cabe, Ironi Pangan, dan Koperasi

Selasa, 18 Juli 2017, 22:30 WIB

Farid Gaban

”Menginterogasi Cabe”. Itulah judul tulisan saya sekitar 25 tahun lalu di Harian Republika. Tulisan itu merupakan satir tentang fluktuasi harga cabe yang gila-gilaan. Harga cabe yang tinggi membuat pusing pemerintah, mengancam eksistensi negara, sehingga aparat intel harus diturunkan untuk mencari tahu.

Kini, seperempat abad kemudian, krisis serupa masih harus kita hadapi. Harga cabe bergejolak hebat seperti roller-coaster.

Awal tahun ini, harga cabe mencapai puncak dan kembali membuat pemerintah blingsatan. Sementara itu, beberapa pekan terakhir, harga cabe turun drastis dan gantian membuat petani blingsatan karena terancam rugi.

Fluktuasi harga tak cuma terjadi pada cabe, melainkan harga banyak bahan pangan lain. Kita masih akan menghadapinya di masa-masa mendatang sepanjang kita tidak menemukan akar masalah dan mencari solusi mendasar.

Bukankah ironis, selama seperempat abad pergantian pemerintahan tak bisa memecahkan soal pangan yang sederhana?

Beberapa solusi memang sudah coba ditawarkan untuk mengatasinya. Salah satunya menyarankan agar cabe dibuat abon (chilli flake) atau tepung. Pasokan cabe mentah sangat rentan cuaca, dan sangat pendek waktu antara pemanenan dengan penjualan. Cabe kering lebih awet dan diharapkan harganya lebih stabil.

Tapi, kenapa resep yang nampaknya sederhana ini tak mempan? Di samping konsumen Indonesia belum terbiasa dengan cabe kering, kemampuan petani juga sangat terbatas untuk bisa mengurus pengolahan pangan.

Solusi lain: pemerintah menggalakkan gerakan menanam cabe. Tapi, ini juga bukan resep baru. Dan akan gagal karena tidak realistis mengandaikan semua orang menjadi petani.

Solusi lain lagi: pemerintah mengimpor cabe agar pasokan lebih banyak dan harganya turun. Tapi, resep ini akan mengundang bencana dalam jangka panjang. Kebijakan ini kian menghancurkan ekonomi pertanian nasional. Kemandirian dan ketahanan pangan kita sangat rawan karena tergantung pada impor, sementara harga pangan dunia terus merangsek naik.

***

Hari-hari ini kita memperingati Hari Koperasi. Menurut saya, format koperasi merupakan jawaban mendasar atas beberapa problem akut dan kronis dalam bidang pangan.

Pertanian kita menghadapi problem struktural yang dicerminkan oleh terus terus merosotnya pendapatan petani. Menurut Sensus 2013, rata-rata pendapatan pertanian hanya Rp 2 juta per hektar per bulan. Khususnya di Jawa, jarang petani punya lahan seluas 1 hektar, rata-rata hanya 0,25 hektar. Artinya, pendapatan rata-rata mereka hanya Rp 500 ribu per bulan.

Boro-boro memikirkan pengolahan pangan, untuk makan keluarga besok pun sudah terengah-engah.

Perubahan iklim membuat risiko gagal panen makin besar. Sementara itu, pemakaian pestisida/insektisida secara jor-joran telah merusak tanah, membuat ongkos produksi pertanian terus meningkat.

Pemerintah tidak banyak membantu dan justru menindas petani sejak Orde Baru. Harga pangan adalah pemicu utama inflasi. Takut inflasi, pemerintah berusaha membuat harga pangan tetap rendah.

Oleh pemerintah, beberapa komoditas seperti gula dipatok harganya serendah mungkin. Harga komoditi yang sudah mengikuti mekanisme pasar, seperti cabe atau daging, dijaga tetap rendah dengan membuka lebar keran impor. Ini menutup kemungkinan petani pulih ekonominya setelah gagal panen. Ekonomi pertanian terus merosot dan akhirnya ditinggalkan orang.

Adakah cara meningkatkan ekonomi petani tanpa memicu inflasi?

Hanya format koperasi yang memungkinkan petani memperoleh harga bagus tanpa membebani konsumen dengan harga tinggi.

Ide dasarnya adalah mengembangkan koperasi tani yang bisa langsung berhubungan dengan koperasi konsumen atau pedagang pasar. Rantai perdagangan menjadi lebih pendek.

Selama ini, petani hanya rata-rata mendapat 30 persen harga setiap komoditas yang dinikmati konsumen. Sekitar 70 persen hilang di tangan tengkulak, pedagang kecil, pedagang besar dan ongkos transportasi.

Dengan koperasi yang meringkas rantai perdagangan, harga di tingkat petani bisa naik tanpa harus meningkatkan harga di tingkat konsumen.

Itu bisa berlaku tidak hanya untuk cabe, tapi hampir semua jenis komoditas pangan, termasuk perikanan. Koperasi dengan kata lain bisa menjadi cara efektif pula untuk memecahkan problem logistik yang menghantui pemerintah.

Problem logistik pangan nasional tak bisa hanya dipecahkan dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tapi, dengan memberdayakan petani dan konsumen untuk membentuk koperasi. Cara ini justru lebih murah dibanding membangun infrastruktur fisik yang padat modal dan membebani keuangan negara.

Koperasi, di lain pihak, memberi manfaat lebih besar dari itu semua: memadukan sumberdaya petani yang terserak dan tercecer, serta akhirnya memperkuat posisi tawar dan kesejahteraan petani.

Koperasi memperkuat modal sosial, berupa peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap pengetahuan serta ketrampilan baru tak hanya dalam budidaya, tapi juga pada pengolahan pangan.

Resep Meningkatkan Kesejahteraan Petani tanpa Memicu Inflasi

***

Dengan koperasi, beberapa problem struktural yang dihadapi pemerintah, petani maupun konsumen bisa sekaligus dipecahkan.

Kita mungkin perlu meniru Korea Selatan yang sejak 1960-an telah mengkonsolidasikan koperasi tani dan memadukannya dengan bank-bank pertanian.

Koperasi pertanian di Korea Selatan sangat kuat sampai sekarang; koperasi menguasai 50 persen lebih sektor ini, membantu menstabilkan harga pangan ketika liberalisasi perdagangan diperkenalkan. Pertanian yang kuat juga menjadi fondasi kokoh industrialisasi Korea Selatan.

Bertentangan dengan pandangan umum, koperasi menguasai sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di negeri-negeri yang sepintas kapitalis: Australia, Kanada, Jepang atau Italia. Bahkan di kawasan pedesaan Amerika Serikat, koperasi masih merupakan institusi ekonomi dan sosial yang kuat.

Indonesia kurang menyadari ini. Ada banyak koperasi, tapi keropos karena meninggalkan pilar pentingnya yang bertumpu pada kerjasama, gotong-royong dan pemupukan modal sosial (pengetahuan, ketrampilan).

Koperasi simpan-pinjam, yang beroperasi mirip bank, terlalu dominan di Indonesia, di tengah kecenderungan gaya hidup konsumtif. Kita kurang mengeksplorasi jenis-jenis koperasi yang lebih beragam: koperasi produksi, koperasi pengolahan, koperasi jasa, koperasi seni, koperasi konsumen.

Jika kita ingin memecahkan soal mendasar dalam bidang pertanian dan pangan, saatnya untuk lebih serius membangun koperasi. Koperasi sejati, bukan koperasi abal-abal. ***

Farid Gaban
Pemimpin Redaksi Geotimes dan pelaku pertanian di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah.

 

Komunitas