Cantrang!

Minggu, 04 Pebruari 2018, 21:26 WIB

Dr. Zaim Uchrowi, MDM

Ya, cantrang. Ini topik utama perikanan Indonesia mengawali tahun 2018. Belasan ribu nelayan dari berbagai daerah nggruduk ke Jakarta pertengahan Januari lalu. Mereka berdemo di depan Istana Negara. Tuntutannya: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 dicabut. Sebuah peraturan yang melarang penggunaan alat penangkap ikan yang disebut cantrang.

Peraturan itu memang tegas. Sama tegasnya dengan peraturan lain di masa Menteri Susi Pudjiastuti, seperti yang dipakai buat menenggelamkan kapal-kapal ikan asing ilegal. Peraturan yang dibuat tak lama setelah Susi menjadi menteri ini memberi batas waktu jelas. Mulai tanggal 1 Januari 2018, cantrang sudah harus total dilarang.

Alih-alih aturan ini tegak, Januari malah menjadi titik baliknya. Melalui demo besar itu, nelayan cantrang berhasil menggagalkan penerapan aturan tersebut. Para wakil nelayan cantrang pun sukses menemui presiden. Hasilnya, Presiden setuju menunda pelarangan cantrang. ”Sampai batas waktu yang tidak ditentukan.” Begitu keputusan Presiden Joko Widodo. Sebuah keputusan penting menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang digelar setahun lagi.

                                                              **

Ya, cantrang. Ini isu yang membuat wajah Menteri Susi berbeda. Biasanya menteri yang satu ini tegas tanpa kompromi. Sekarang ia berkompromi – hal yang jarang dilakukannya. Padahal pada awalnya larangan cantrang seperti tak dapat ditawar lagi. Cantrang dianggap merusak kelestarian. Jaring tarik cantrang yang dipakai para nelayan bukan saja menyapu habis sembarang ikan. Cantrang juga disebut mengaduk-aduk dasar laut.

Karena itu cantrang dilarang. Pelarangan yang didukung oleh seluruh kalangan akademis dan juga pemerhati lingkungan. Sebagai jaring tarik, cantrang punya daya keruk besar. Jaring cantrang sedikit banyak dianggap sebagai ’adik’ jaring Pukat Harimau dulu. Jenis jaring yang di tahun 1980-an dilarang karena ’menghabisi’ ikan tanpa menyisakan buat nelayan kecil.

Tahun demi tahun pun berlalu. Kemudian muncul cantrang. Kemunculan yang dipersubur oleh kehadiran sebuah industri. Yakni industri surimi. Makanan olahan yang berbahan baku pasta ikan. Seperti crab stick atau semacamnya. Biasa dipakai sebagai pelengkap shabu-shabu maupun bakso. Memasuki milenium ketiga ini, industri surimi memang tumbuh pesat.

Ikan-ikan berdaging putih nan murah, seperti ikan ekor kuning, menjadi bahan utama surimi. Cantrang menjadi alat yang efektif buat menangguknya. Namun, menurut para peneliti, ternyata cantrang tak hanya menangkap ikan-ikan bahan surimi. Cantrang juga mengorbankan ikan-ikan lainnya, yang bersama limbah-limbah ikan, kemudian hanya dapat dipakai buat tepung ikan. Hanya sekitar 50% hasil tangkapan cantrang berupa ikan-ikan bahan surimi. Alhasil, cantrang dipandang merusak lingkungan, lalu dilarang.

                                                              **

Ya, cantrang. Ini yang mencuat jadi kontroversi. Dengan alasan kuat negara telah melarangnya. Tapi komunitas cantrang keberatan. Terutama adalah para produsen surimi, para juragan kapal cantrang, dan tentu saja para pekerja kapal cantrang. Mereka terus bergerak menyiasati ketentuan-ketentuan yang mengatur soal cantrang. Di antaranya, seperti yang juga disebut Menteri Susi, adalah penyiasatan tonase kapal cantrang.

Perlawanan itu juga mengarah pada hal yang paling dasar, yakni seberapa daya rusak cantrang. Aliansi Nelayan Indonesia yang dipakai untuk berada di garis depan perlawanan itu bahkan mengugat anggapan kenegatifan cantrang. ”Lakukan uji petik dulu sebelum memberlakukan pelarangan cantrang,” kata Riyanto. Sebuah argumen logis yang entah mengapa belum terjawab tuntas.

Perlawanan itu pada akhirnya mendapatkan momentumnya. Yakni saat peraturan tersebut benar-benar harus ditegakkan adalah tahun 2018 ini. Tahun yang bertepatan dengan tahun politik. Tiga wilayah utama cantrang, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, hendak melakukan pemilihan Kepala Daerah. Setahun kemudian, bangsa ini juga menggelar Pemilihan Presiden tahun 2019. Suara para nelayan, khususnya komunitas cantrang, tentu perlu diperhatikan.

Maka para pekerja cantrang pun menggekar demo besar di awal 2018. Hasilnya efektif. Presiden setuju menunda pelaksanaan melarang cantrang. Sebagai pembantu presiden yang baik, Menteri Susi pun melunak mengamankan keputusan itu. Menteri Susi hanya menggariskan tiga hal. Jangan ada penambahan kapal cantrang, jangan ada lagi penyiasatan tonase kapal, serta teruskan pendataan untuk alih sistem cantrang ke alat tangkap ikan lainnya. Masyarakat cantrang pun bersorak.

                                                              **

Ya, cantrang. Urusan cantrang adalah cermin bagaimana sesungguhnya wajah kita sebagai bangsa. Benarkah kita sudah menjadi ’bangsa besar’ seperti yang sering kita gaungkan? Ataukah tetap sebagai 'sedang berkembang’ yang masih harus terus bergulat dengan persoalan-persoalan dasar? Kasus cantrang menjadi cermin yang jelas di mana level kita sebagai bangsa.

Kasus cantrang menjadi bukti. Yakni bahwa bangsa ini memang belum punya rancang bangun perikanan yang benar-benar disepakati bersama. Menuju usia 20 tahun belum cukup bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan rancang bangun itu. Walaupun kementerian ini ditopang oleh orang-orang hebat. Masih perlu waktu panjang buat para nelayan untuk dapat hidup sejahtera di negeri kepulauan ini.

Namun kebelumefektifan itu bukan monopoli KKP. Banyak kementerian dan lembaga lain juga belum efektif buat mengantarkan bangsa ini menjadi maju. Termasuk Kementerian Pertanian yang --menjelang ¾ abad Indonesia merdeka ini—masih saja harus berakrobat urusan beras. Sementara itu soal keberdayaan petani dan lembaga tani masih juga belum memadai.

Realitas seperti ini memang dapat dipahami. Mentalitas kita memang belum jauh dari mentalitas bangsa yang begitu mudah dijajah bangsa kecil selama berabad-abad. Mentalitas untuk saling bersiasat dan unjuk hebat di hadapan saudara sendiri. Belum mentalitas berteguh hati membuat maju bersama untuk kebaikan semua. Hal tersebut sedikit banyak tercermin dari kasus cantrang sekarang.

*Dr. Zaim Uchrowi, MDM, Ketua Dewan Redaksi Agronet

BERITA TERKAIT