Ada Apa (dengan) Bulog?

Kamis, 10 Mei 2018, 20:10 WIB

Zaim Uchrowi | Sumber Foto:Agronet.co.id

AGRONET – Ya, ada apa dengan Bulog? Itu pertanyaan wajar hari-hari ini soal lembaga bernama Badan Urusan Losistik ini. Sebuah lembaga dengan peran seperti yang pernah dijalankan Nabi Yusuf dulu. Yakni buat menjaga ketersediaan pangan publik. Sebuah peran yang sungguh mulia. Namun begtu cepat lembaga ini berganti pemimpin puncak, membuat orang pun bertanya: Ada apa dengan Bulog?

Djarot Kusumayakti. Itu Kepala Bulog hingga April lalu. Sosok yang, kata seorang teman, ”salah satu pemimpin terbaik Bulog dalam beberapa masa terakhir.” Entah seberapa obyektif penilaian itu. Bankir ini belum lama memimpin Bulog. Ia menggantikan bankir lainnya, Lenny Sugihat.

Nama Lenny juga tak dapat diabaikan begitu saja. Sulit untuk menolak bahwa dia adalah pemimpin Bulog terbaik dalam soal integritas. Bukan karena dia professional, tapi –mungkin—lebih karena dia perempuan. Tapi sejarah ternyata mencatat Lenny sebagai pemimpin Bulog tersingkat. Djarot yang kemudian naik.

Maka, publik menunggu langkah-langkah penting Djarot. Kalau sosok berkualitas diganti, semestinyalah bila penggantinya lebih berkualitas. Sekali lagi semestinya. Ternyata memang begitu. Setidaknya menurut beberapa orang. Djarot pemimpin yang profesional. Tinggal tunggu karya nyatanya buat lembaga ini.

Namun belum separuh jalan melangkah, Djarot juga diganti. Kali ini Budi Waseso yang naik. Dia juga orang terbaik. Setidaknya dalam penindakan kriminalitas narkoba. Pemerintah tampaknya berpegang pada pandangan lama manajemen. Pandangan di masa di awal Orde Baru dulu bahwa ”jenderal pasti dapat memimpin apapun”. Budi jenderal polisi.

Tentu pemerintah tak menggunakan alasan itu. Harus ada alasan lain yang lebih kedengaran profesional. Semesta ternyata mendukung itu melalui waktu. April adalah waktunya. Saat mendekati bulan Ramadhan dan kemudian Lebaran adalah waktunya. Saat-saat seperti ini dipersepsikan rawan soal keamanan pangan. Perlu ’stabilitas’. Sedangkan kalau bicara ’stabilitas’, polisi adalah asosiasi yang tepat.


                                                                         ***

Kisah ini sangat populer. Semua tahu ini. Sekitar 1.800 tahun sebelum Masehi, Penguasa Mesir bermimpi. Tujuh ekor sapi gemuk memakan tujuh sapi kurus. Tak ada yang mampu menakwilkan mimpi itu. Sampai kemudian terpidana fitnah, Yusuf, melakukannya. Dia menyebut selama tujuh tahun ke depan, panen akan berkelimpahan. Tapi setelah itu selama tujuh tahun pula ladang akan kerontang.

Solusinya jelas. ”Simpanlah hasil kelimpahan tersebut buat menutup masa pacekliknya.” Takwil dan solusi tersebut mengantarkan Yusuf pada kedudukan dan kekayaan luar biasa. Begitu besar kehormatan yang diperolehnya. Maka saudara-saudaranya pun menyusul hijrah dari tanah kelahiran di Palestina ke Mesir. Padahal mereka dulu hendak membunuh Yusuf.

Peristiwa itu menjadi tonggak awal sejarah lembaga logistik seperti Bulog. Sekaligus menjadi awal politik pangan suatu kekuasaan. Politik yang menegaskan bahwa pangan bukan semata urusan petani dan pedagang. Pangan juga urusan negara. Maka pemerintah merasa perlu secara khusus mengaturnya. Termasuk dengan membentuk Bulog, yang dilakukan Presiden Soeharto pada 1967.

Niatnya mulia. Dengan adanya Bulog, stabilitas pangan nasional terjaga. Baik kualitas, kuantitas, maupun harga. Lebih dari itu, petani dan pertanian pun maju. Maka gudang demi gudang pun dibangun. Kompetensi pengolahan pasca panen dan manajemen logistik dikembangkan. Nama Bulog pun berkibar sebagai lokomotif pembangunan pertanian. Gerbongnya Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Nusantara.

Efeknya, masinis lokomotif itu juga menjadi terkenal. Nama Bustanul Arifin lebih dikenal dibanding banyak menteri di masanya. Bustanul menjadi seperti ”bendahara’ pemerintah. Terutama untuk urusan sosial. Barangkali posisi Yusuf di Mesir menjadi inspiratornya, walaupun sosok ini jelas bukan Yusuf Sang Nabi.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Bulog memang lekat dengan politik. Dan tentu saja dengan juga uang. Secara alamiah, itu menarik banyak orang buat bergabung ke sana. Apalagi untuk menjadi bagian dari pimpinannya. Posisi yang sangat terhormat serta dapat menghasilkan banyak uang. Tantangannya: Apakah itu selalu baik buat Bulog?

Bulog, sekali lagi, tak mungkin dilepaskan dari politik. Dibentuknya dengan keputusan politik. Diaturnya juga dengan pertimbangan politik. Persoalannya apakah politik itu untuk kepentingan politik? Ataukah politik itu untuk memperkuat hal teknis? Pengambil kebijakan tentu tahu persis jawabnya. Pemerhati hanya dapat menarik kesimpulan dari fenomena yang ada.

Fenomena yang paling mungkin dipotret adalah perkembangan Bulog dari masa ke masa. Sejak didirikan lebih setengah abad lalu, apakah Bulog telah menjadi semakin efektif dalam menjaga stabilitas pangan? Atau perannya justru makin berkurang dari tahun ke tahun? Bila makin berkurang, adakah pihak lain yang telah menggantikannya secara lebih baik?

Hanya orang Bulog yang tahu. Publik hanya merasa bahwa pengaruh Bulog di lapangan telah menurun. Suatu keadaan yang -dari satu sisi- justru perlu disyukuri. Berarti petani telah semakin mandiri. Makin mampu bernegosiasi sendiri ’pasar’. Tanpa harus bergantung lagi pada Bulog. Jika benar faktanya seperti itu, lalu apa yang harus diperankan sekarang oleh Bulog?

Pelaku pasar telah memainkan peran mengambil alih peran Bulog. Dengan cara canggih pula. Termasuk peran positif merangkul petani secara lebih erat. Itu yang antara lain dimainkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS). Perusahaan yang tahun silam sempat dipersoalkan pemerintah. TPS menawarkan harga beli tinggi dari petani. Jauh lebih tinggi dibanding kemampuan Bulog. Bahkan dari para pesaingnya.

Bagaimana TPS dapat melakukan itu? Sederhana saja. Masyarakat urban menghendaki ’beras premium’. Berapapun harganya. TPS memenuhinya. Mereka mengubah beras dari komoditas menjadi produk, lalu mengangkat produk itu menjadi premium dengan brand , dan menangguk marjin atas usahanya itu. Hal yang tak mampu dilakukan Bulog yang lebih besar itu

Langkah TPS itu memunculkan rasa iri bagi kalangan ’mata duitan’. Selain itu, dominasinya juga dianggap mengkhawatirkan oleh yang merasa peduli ’stabilitas’. Maka ditekanlah TPS lewat alasan perlindungan konsumen. Setelah itu, muncul pula aturan baru yang menetapkan batas atas harga atau ceiling price. Akankah itu membuat Bulog menggeliat berdaya?

                                                                 ***

September 2017. Presiden Joko Widodo ke Sukabumi. Tepatnya ke Sukaraja, ke penggilingan padi rakyat moderen milik kelompok usaha i-Pangan. Dengan Luwarso, pengembang usaha tersebut, presiden sempat berdiskusi panjang. Termasuk untuk mendalami konsep klaster pertanian terintegrasi, dengan model Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) tersebut.

Kabarnya, pemerintah ingin mengembangkan 65 klaster BUMR di seluruh Indonesia. Proyeksinya, pada akhir 2018, seluruh klaster tersebut sudah terbangun. Para petani di satu hamparan diharapkan bersatu dalam berproduksi, berpusat pada sentra pengolahan mutakhir. Tentu juga terhubung dengan pasar dengan kualitas yang terjaga.

Sebanyak 2,5 juta ton beras berkualitas per tahun. Itu angka produksi yang diincar. Angka yang memang masih jauh dari kebutuhan tahunan beras. Tetap, menurut Luwarso, ”jumlah itu cukup memadai untuk menstabilkan pasar beras nasional.” Tinggal soal seberapa komitmen pemerintah mewujudkan gagasan penting tersebut menjadi nyata.

Konsep BUMR itu salah satu model konkret membangun stabilitas pangan (beras) secara nyata. Serupa yang saat ini dikembangan China secara masif. Bukan untuk beras memang, namun untuk komoditas pertanian lain. Hal yang sangat efektif dipakai negara itu buat menghadapi ’perang dagang’ pertanian dengan Amerika. Bukan perang dengan sesama bangsanya sendiri, yang dilabeli ’mafia’.

Budi punya kelebihan dibanding para pendahulunya. Apapun dia jenderal. Punya keteguhan dan keberanian di atas rata-rata. Tinggal mengambil integritasnya Lenny dan profesionalitasnya Djarot untuk benar-benar menjadi pemimpin terbaik Bulog sepanjang masa. Dengan keberanian, integritas, dan profesionalitas itu, dia akan mudah memiloti Bulog terbang ke era maju.

Mengambil atau mendukung model BUMR itu merupakan salah satu pilihan. Atau membangun model lain yang memang benar-benar konkret buat pembangunan pangan dan pertanian. Hanya dengan cara itu Bulog akan menjadi lembaga berbeda dari sekarang. Berbeda pula dengan kebanyakan lembaga di negeri ini. Negeri yang masih saja terjebak di status ’berkembang’ dan belum menemukan jalan maju.

Status ’berkembang’ seperti negeri ini hampir selalu diwarnai keadaan khusus. Warga elitnya seperti kita, sekali lagi kita, begitu gemar berpolitik saling tunjang. Apalagi kalau bukan buat berebut ’tunjangan’. Setengah halal atau setengah haram. Lalu kita tertawakan Tuhan dengan menebar klaim sukses dan kebaikan. Klaim yang sebenarnya tak lebih dari casing yang tak membawa bangsa ini maju ke mana-mana.

Dalam konteks Bulog, juga soal pangan dan pertanian, Budi masih ibarat kertas yang putih bersih. Maka maju terus jenderal. Allah Swt menyertaimu dan menyertai seluruh anak negeri ini yang sungguh ingin berbuat baik. Itulah jalan buat menjawab pertanyaan: Ada apa dengan Bulog?

*Zaim Uchrowi, Ketua Dewan Redaksi Agronet.

BERITA TERKAIT