Beras, HET & Petani Kita

Senin, 18 September 2017, 10:39 WIB

Rizki Nauli Siregar

Beras, HET & Petani Kita


Sebuah keputusan sudah diambil. Mulai tanggal 1 September 2017, pemerintah memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras. Seluruh jenis beras yang beredar di pasar, kecuali beras untuk kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, dan beras yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri tidak boleh dijual lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah

HET tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi wilayah penjualannya. Wilayah penjualan tersebut dibagi dalam delapan kelompok provinsi yang diklasifikasikan menurut wilayah penghasil beras dan jarak dari wilayah penjualan dengan wilayah penghasil beras.

Mari bandingkan HET yang ditetapkan dengan harga eceran beras sebelum ketentuan ini berlaku selama tahun 2017 dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Untuk jenis beras medium I, HET beras jenis medium lebih rendah dari harga pasar di semua provinsi kecuali Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. Sedangkan jika kita bandingkan harga pasar dari beras super I dengan HET beras jenis premium, ada sembilan provinsi yang menghadapi HET beras premium lebih rendah dari harga pasar sebelum ditetapkannya HET.

Lalu, apa dampak dari HET yang lebih rendah dari harga pasar? Harga yang dipatok setinggi HET akan menyebabkan lebih besarnya permintaan daripada penawaran, atau ekses permintaan. Jika tidak ada intervensi untuk memenuhi ekses permintaan tersebut oleh pemerintah, maka harga akan kembali ke harga pasar sebelum HET ditetapkan. Lebih dalam lagi, dengan melihat karakteristik komoditas beras dan rantai nilainya, ada beberapa dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari kebijakan ini.

Dampak Jangka Pendek

Apakah ekses permintaan langsung terasa? Pada jangka pendek, tidak akan banyak perubahan dari segi penawaran, karena beras diproduksi dari hasil yang memang sudah dipanen. Atau dari hasil panen dalam waktu dekat. Sehingga HET yang lebih rendah dari harga pasar sebelumnya ini dapat tidak berdampak besar pada penurunan suplai beras dalam jangka pendek.

Namun, perlu kita sadari pula, rantai nilai beras di Indonesia relatif panjang. Petani beras pada umumnya menjual hasil panennya dalam bentuk gabah. Jika gabah masih basah, maka perlu proses pengeringan. Selanjutnya gabah kering melalui proses penggilingan untuk menjadi beras. Beras hasil giling pun tidak langsung dapat dibeli oleh konsumen pada umumnya namun melalui rantai perdagangan dari pedagang besar hingga ke pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen.

Dengan mengatur langsung nilai harga jual eceran di hilir rantai nilai, artinya pemerintah membebaskan seluruh komponen rantai nilai untuk meneruskan turunnya harga hingga ke hulu, yaitu pada harga jual gabah di tingkat petani. Artinya, dampak jangka pendek dari HET ini adalah turunnya pendapatan petani padi karena turunnya harga jual gabah yang mereka tanam.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki perangkat kebijakan untuk menjaga harga jual di tingkat petani. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan Bulog membeli gabah dan beras. Dalam hal ini, pemerintah harus menetapkan HPP cukup tinggi untuk menjaga harga gabah tidak jatuh. Seperti disebutkan di atas, kebijakan HET pun perlu didampingi dengan intervensi pemerintah untuk menutup ekses permintaan. Artinya, kebijakan HET memiliki implikasi biaya fiskal yang besar. Pemerintah melalui Bulog harus meningkatkan total pembelian gabah dan beras, baik dari segi kuantitas untuk menutup ekses permintaan, maupun dari segi harga satuan untuk menjaga harga gabah agar tidak jatuh. Namun jika Bulog tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyerap hasil panen secara signifikan, maka harga gabah tingkat petani pasti akan tertekan.

Selain itu, ekses kebijakan HET ini dapat berdampak pada melemahnya posisi penggilingan beras dan penjual beras berskala kecil dan menengah. Penggilingan beras dan penjual berskala besar memiliki keleluasaan lebih, baik dari segi modal kerja maupun efisiensi logistik dan distribusi untuk bertahan dengan harga eceran beras yang rendah. Sehingga resiko dari kebijakan ini pun dapat berdampak pada kesehatan persaingan usaha dalam sektor beras. Rantai nilai beras akan semakin dikuasai pemain besar. Tanpa penguatan daya tawar petani, maka posisi petani akan semakin tertekan.

Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, kebijakan HET ini dapat menurunkan suplai. Jika petani melihat bahwa lebih menguntungkan untuk menanam komoditas yang lebih memberikan hasil lebih atau menjual lahannya dan meninggalkan sektor pertanian, maka suplai beras dalam jangka panjang dapat menurun jika tidak ada perbaikan produktivitas.

Penggantian komoditas tanam membutuhkan biaya yang signifikan dan jamak diketahui membutuhkan perubahan pola kerja dan bahkan budaya bertani. Perubahan pekerjaan ke sektor non-pertanian juga membutuhkan investasi waktu dan ketrampilan tersendiri. Artinya, petani padi besar kemungkinan masih akan tetap melanjutkan usahanya walaupun harga beras rendah, dan siap menanggung beban rendahnya harga tersebut. Sehingga kita tidak perlu heran, jika masyarakat tani semakin sulit untuk menjadi sejahtera atau bahkan keluar dari rantai kemiskinan.

Lain halnya dengan generasi muda di kawasan pertanian. Mereka memiliki keleluasaan lebih untuk membangun keahlian di bidang lain selain pertanian. Sangat wajar untuk mereka memilih berkarya di sektor yang menurut mereka lebih menguntungkan. Di sinilah dampak jangka panjang dari HET terasa. Jika jumlah petani turun, maka turun pula produksi pertanian.

Ketahanan Pangan Nasional

Jika kita runut kembali dasar pemberlakuan HET beras, Permendag No. 57 tahun 2017 menyebutkan bahwa pertimbangan kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas dan harga beras serta keterjangkauan harga beras di konsumen. Harga beras domestik Indonesia memang lebih tinggi dari harga beras internasional. Jika impor beras lebih bebas, harga beras domestik akan turun dan lebih sepadan dengan harga beras internasional. Hal ini pun dapat memastikan keterjangkauan harga beras bagi konsumen, salah satu komponen dalam pencapaian ketahanan pangan nasional.

Namun, sebagian besar petani beras akan terpukul dengan kontraksi harga jual hasil panennya jika tidak ada perubahan dari sisi produktivitas mereka. Petani beras Indonesia tanpa ada intervensi berupa harga eceran tertinggi pun secara tidak langsung sudah "menalangi” ketersediaan beras dengan menanggung sebagian besar resiko investasi atas hasil tanamnya.

Pertanian termasuk beras merupakan salah satu sektor dengan resiko paling besar dan secara alamiah menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Dari ketidakpastian akan iklim, hama maupun ketidakpastian akan harga. Dengan belum berkembangnya asuransi pertanian serta kuatnya daya tawar petani dalam rantai nilai di Indonesia, otomatis semua resiko ditanggung oleh petani langsung.

Jika pemerintah melalui Bulog memang mau menanggung beban fiskal berupa pembelian beras dan gabah secara langsung secara masif dan menyalurkannya dengan efektif, memang kebijakan HET beras dapat memberikan kestabilan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh. Namun, apakah ini kebijakan yang betul-betul solutif dalam memperbaiki kondisi pertanian Indonesia? Apakah beban fiskal yang sama tidak lebih baik disalurkan dalam bentuk peningkatan produktivitas petani dan pendampingan agar daya tawar petani lebih kuat?

Pertanyaan lebih utama lagi, apakah kebijakan ini dapat mendukung upaya ketahanan pangan nasional? Alih-alih memberikan insentif bagi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga keberlangsungannya secara ekologis (yang merupakan solusi satu-satunya untuk memastikan ketahanan pangan yang menyejahterakan petani agar dapat bersaing di skala global, maupun mendukung daya beli konsumen), kebijakan HET justru memberikan selimut atas nama daya beli konsumen yang justru melemahkan petani.

Kebijakan HET dapat menghilangkan insentif untuk petani berinvestasi pada upaya peningkatan produktivitas, mengurangi ruang untuk mampu mengasuransikan resiko-resiko hingga menebalkan siklus kemiskinan di masyarakat tani.

Kebijakan HET juga dapat menghilangkan insentif untuk pelaku jasa penggilingan dan pedagang untuk memproses gabah untuk mencapai kualitas terbaik untuk dapat dikonsumsi konsumen. Dengan penetapan harga yang sangat arbitrer dan perhitungan akan biaya transportasi yang juga arbitrer, kebijakan ini juga mematikan insentif pedagang untuk memasok daerah yang jauh dari wilayah penghasil beras dan justru mempersulit tercapainya ketahanan pangan yang merata di seluruh Indonesia.

Pemerintahan ini memiliki cukup ruang untuk memilih pilihan kebijakan yang tepat untuk mengatasi pelemahan daya beli konsumen golongan miskin terutama dalam jangka pendek. Dari perluasan Program Keluarga Harapan, peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran dari Raskin serta Dana Desa hingga penyaluran Bantuan Tunai Langsung. Pada akhirnya, melemahnya petani padi juga sama dengan melemahkan porsi penduduk yang juga sudah miskin maupun rentan miskin dan semakin merenggangkan kita dari pencapaian ketahanan pangan nasional.

*Rizki Nauli Siregar, Ekonom

 

 

4