Model Gotong Royong Milenial

Revolusi Tani (2)

Sabtu, 16 Desember 2017, 18:25 WIB

Zaim Uchrowi

Sungguh perlu langkah revolusioner agar Revolusi Tani dapat terjadi.

Petani kecil itu tersenyum.  Pergantian tahun sudah menjelang. Tapi, ia sama sekali tidak risau  tentang nasibnya tahun depan.  Ia tahu bagaimana jalan usaha taninya setahun mendatang.  Ia paham betul jenis apa yang paling tepat buat ditanam.  Berdasar  pengalaman sebelumnya,  ia juga dapat memperkirakan berapa banyak panen yang dapat dipetiknya.

Soal harga jual hasil panennya nanti?  Petani itu pun cukup menjawab dengan senyum.  Ia sudah menggenggam semacam ‘kontrak’ yang memberinya kepastian harga.  Tinggal menghitung berapa untung bersihnya. Setelah dipotong semua biaya tentu.  Untung yang bukan hanya cukup buat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan juga masih tersisa buat menabung, meskipun lahannya sangat terbatas.

Biaya produksi juga tak membuatnya khawatir.  Bila kesulitan soal itu, ia akan dibantu secara mudah dan murah. Begitu juga ia perlu benih yang bagus, pupuk, dan kebutuhan lain buat mengolah sawahnya. Apalagi yang harus ia cemaskan? Hal yang memudahkan ia untuk makin fokus bekerja mengolah sawah sebaik-baiknya.

Kisah itu bukan angan-angan. Itu kisah nyata bagaimana petani gurem pun dapat hidup relatif sejahtera. Sayangnya, kisah itu bukan di Indonesia, melainkan di Jepang. Tempat hampir seluruh petaninya terhimpun dalam kelompok atau koperasi masing-masing. Lalu kelompok dan koperasi itu berasosiasi secara nasional untuk saling bantu. Hampir tidak ada petani yang tak bergabung ke dalam asosiasi koperasi itu, yang di Jepang dikenal dengan sebutan Zen-Noh.

Kepemilikan lahan yang sempit juga menjadi potret pertanian di sana. Tingkat kepemilikan yang tidak ekonomis untuk berusaha tani. Dengan lahan sempit itu akan menjaladi  masalah lagi buat petani bila digarap masing-masing tanpa terkoordinasi. Lewat Zen-Noh ini,  segala kepentingan petani dalam usahanya mendapat dukungan.

Saban menjelang tahun baru, kelompok atau koperasi  petani  menandatangani kontrak dengan calon pembeli. Komoditas apa saja yang harus mereka pasok, berapa jumlahnya, kapan waktu pemenuhannya, hingga penentuan harganya sekaligus. Kontrak ini dilakukan baik terhadap para pedagang maupun juga asosiasi konsumen.

Asosiasi konsumen di satu komplek perumahan, misalnya, memiliki daftar panjang kebutuhan warganya. Beras, sayur, buah, hingga telur dan susu. Asosiasi konsumen ini cukup memesannya pada kelompok atau koperasi petani. Berdasar kontrak tersebut, kelompok atau koperasi petani tinggal mengatur anggotanya. Siapa harus memproduksi apa, dalam jumlah berapa, dan kapan? Kepastian itulah yang membuat para petani gurem dapat tersenyum lebar.

Model tani seperti itu pada dasarnya adalah model tani gotong royong.  Model bertani yang bukan sendiri-sendiri, melainkan berhimpun bersama dalam  berusaha hingga benar-benar efektif-efisien. Inilah model pertanian rakyat di Jepang. Semacam ini pulalah yang semestinya jadi model pertanian rakyat di Indonesia. Tentu saja yang berbasis lingkungan dan budaya bangsa sendiri. Indonesia.

Namun, gotong royong  tersebut sampai kini belum juga menjadi model utama pertanian rakyat Indonesia. Para petani masih berusaha sendiri-sendiri di lahan sempitnya masing-masing. Bukan saja tidak efektif dan efisien. Juga membuat mereka tak punya kendali atas pasar. Itu yang menjelaskan mengapa kemiskinan petani masih sangat akut. Juga membuat mereka harus makin bergantung pada dunia non pertanian. Termasuk sebagian pada kiriman uang anak-anaknya yang di kota. Keadaan yang makin menegaskan bahwa Indonesia memang perlu Revolusi Tani.

Tapi, sungguh perlu langkah revolusioner agar Revolusi Tani ini dapat terjadi.

Bung Karno menegaskan gotong royong sebagai “..amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua untuk kebahagiaan semua.”  Sebuah kerja bersama yang juga diistilahkan sebagai holopis kuntul baris. Bung Hatta pun berkali-kali mengingatkan tentang perlunya menegakkan ekonomi gotong royong, yakni yang berbasis koperasi. Centang-perenang negara di tahun-tahun awal kemerdekaan membuat koperasi petani tak terbangun untuk menjadi model utama pertanian rakyat Indonesia.

Pak Harto mengambil kesempatan itu. Ia membuat langkah revolusioner pada zamannya untuk mengangkat nasib petani. Pemerintahannya membangun Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh wilayah Indonesia. Koperasi yang pada hakikatnya untuk membantu petani. Bersamaan itu, diluncurkannya program Bimas Massal atau Bimas untuk memodernisas dunia pertanian.

Sesaat hasilnya luar biasa. Produksi beras melesat naik, hingga Indonesia diganjar penghargaan dari Badan Pangan se-Dunia atau FAO.  Indonesia menjadi  model sukses gerakan Revolusi Hijau dunia. Sesuatu yang membanggakan saat itu, namun ternyata mempunyai dampak serius. Sukses itu semu. Petani menjadi sangat bergantung pada pupuk buatan. Bahkan sampai sekarang. Padahal pupuk itulah yang menghancurkan kualitas tanah secara masif, yang tentu menghancurkan pertanian.

KUD-KUD yang terbangun pun tidak bertahan. Pendekatan ke bawah secara terpusat, top down, membuat lembaga ekonomi rakyat itu tak sungguh-sungguh hidup. Lebih banyak sekadar menjadi batu  loncatan bagi para petualang lokal. Sama sekali tidak menumbuhkan kapasitas masyarakat petani. Tentu saja tidak membuat lembaga-lembaga KUD ini bertahan. Padahal, di atas kertas, inilah lembaga  tani gotong royong yang diidealkan saat itu.

Revolusi Tani perlu bertumpuh pada lembaga tani gotong royong seperti itu. Bukan lembaga ekonomi tani bentukan pemerintah seperti  KUD,  namun kelompok atau koperasi tani yang sesungguhnya. Yakni kelompok yang tidak dikuasai oleh para pemuka desa, namun harus benar-benar yang bergerak di lapangan sebagai petani.  Bukan kelompok yang didominasi pria, tapi juga digarap aktif perempuan. Apalagi fakta dunia menunjukkan usaha kecil menengah yang digarap perempuan umumnya lebih dapat diandalkan.

Tentu saja kelompok atau koperasi ini harus benar-benar dikelola secara profesional. Harus bukan lembaga sosial, melainkan lembaga ekonomi moderen yang menggunakan kaidah agribisnis. Perlu mampu mengetahui persis kehendak konsumen, terutama konsumen akhir. Komoditas apa yang diperlukan, dengan standar mutu seperti apa? Kelompok atau koperasi tani harus pula mampu bernegosiasi langsung dengan pasar.

Kelompok atau koperasi tani milenial ini juga harus mampu membangun usaha tani bersama dengan prinsip kelestarian. Prinsip yang diabaikan sama sekali dalam ‘pendekatan moderen’  dalam  revolusi pertanian masa Orde Baru. Saatnya pendekatan organik dikedepankan.  Optimalisasi mikroba, pemanfaatan asam humik, pengembalian daun dan limbah tani ke lahan semula sudah harus diprioritaskan untuk menggantikan pupuk urea perusak lahan.

Lebih dari itu itu, kelompok atau koperasi tani milenial ini perlu mampu memberdayakan para petani. Yakni membuat semua petani bergerak serempak dalam unit usaha terpadu.  Usaha dalam satu hamparan  bersama yang dikelola secara efektif dan efisien. Dalam pendekatan tersebut akan sangat jelas siapa berbuat apa dan apa imbalan yang diperolehnya secara adil. Jelas pula bagaimana format saling dukung antar petani  berusaha tani di pendekatan milenial ini.

Perlu ada kabupaten yang sukarela membangun model kelompok atau koperasi tani milenial ini. Model yang tak sekadar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi para petani di wilayahnya. Juga perlu mampu mengorganisasikan seluruh petani tersebut dalam agrobisnis lokal, nasional, dan bahkan global. Ketika model tersebut terwujud, tantangan berikutnya adalah mereplikasinya.

Sharing economy. Ekonomi berbagi.  Itu paradigma ekonomi di era milenial sekarang. Kelompok atau koperasi tani milenial merupakan usaha gotong royong baru yang mengikuti paradigma tersebut. Itulah Revolusi tani yang diperlukan saat ini. Revolusi Tani yang membuat wajah seluruh petani gurem kita benar-benar dapat tersenyum lebar.

Maka, sungguh perlu langkah revolusioner agar Revolusi Tani ini dapat terjadi.

*Zaim Uchrowi, Ketua Dewan Redaksi Agronet

BERITA TERKAIT

Komunitas