Bibit Unggul dan Pemupukan Tingkatkan Produktivitas Sawit

Selasa, 27 Pebruari 2018, 18:52 WIB

Peningkatan produktivitas dapat dikejar dengan penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasarkan kondisi tanah.

AGRONET - Kantor Staf Presiden terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk fokus pada peningkatan produktivitas dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Pur) Moeldoko,  saat menerima perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia di Bina Graha, Jakarta (26 /2).

Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia. Mereka berharap Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas yang akan segera dikeluarkan, dapat menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

Teguh Surya dari Madani menyatakan, evaluasi perizinan harus dilakukan dengan cara yang lebih transparan, peduli pada penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Komitmen pemerintah untuk membentuk tim kerja yang transparan dan terbuka dalam mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit sangatlah penting.
 
Teguh juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mengingat kompleksitas perizinan kelapa sawit melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk penegak hukum. Pada 2016, KPK telah membuat kajian tentang Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit yang diharapkan dapat membantu mencegah praktik korupsi perizinan dan penggelapan penerimaan negara dari sektor kelapa sawit.

Pemerintah fokus untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang luasnya mencapai 4,55 juta hektare. Peningkatan produktivitas dapat dikejar dengan penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasarkan kondisi tanah. Jika hal tersebut dilakukan, produksi tandan buah segar (TBS)  bisa meningkat 2 kali lipat, tanpa harus menambah luas lahan.

Kepala Staf Kepresidenan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas. Pemerintah berharap kebijakan yang baru dapat meningkatkan produktivitas perkebunan sawit Indonesia hingga mencapai 8 ton per hektar tiap tahun. Saat ini, produktivitas Indonesia baru mencapai 2 hingga 4 ton per hektar tiap tahun. (Biro Humas dan Informasi Publik Kementan/111)