Nelayan Pati Pengguna Cantrang Diminta Beralih Alat Tangkap

Jumat, 02 Maret 2018, 20:09 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat meninjau proses pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal dengan alat tangkap cantrang. | Sumber Foto:Humas DJPB



AGRONET - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal dengan alat tangkap cantrang dan sejenisnya, guna mendukung upaya peralihan penggunaan alat tangkap dari yang jenis merusak ke yang jenis ramah lingkungan. Kali ini, pendataan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah, Kamis (1/3). Dari data sementara, yang telah terkumpul setelah dua hari pelaksanaan pendataan (28 Februari – 1 Maret 2018), di Pati terdapat setidaknya 157 unit kapal cantrang dengan 96 pemilik.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti hadir meninjau dan mengawasi kegiatan pendataan tersebut. Di sela peninjauan, kepada para pemilik kapal cantrang, Susi mengungkapkan peraturan yang diterapkan pemerintah bertujuan sepenuhnya untuk meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan nelayan. Begitu juga dengan kebijakan pergantian alat tangkap dan peralihan daerah tangkapan ke wilayah timur Indonesia dan perairan Natuna.

“Saya tidak ingin asing masuk lagi ke Indonesia karena saudara tidak mau geser ke sana (daerah tangkapan yang disarankan) untuk mengisi laut Indonesia. Kalau saudara-saudara nurut sama saya, segera alih alat tangkap. Saya kasih SIPI SIKPI untuk menangkap di WPP 718,” ungkap Menteri Susi. Menteri Susi juga memastikan, pemilik kapal yang bersedia beralih alat tangkap bisa mendapatkan tambahan pinjaman dari perbankan dengan agunan yang ada. Jika mendapat kesulitan, pemilik kapal dapat langsung melapor kepada Menteri Susi.

Selain tambahan pinjaman, pemilik kapal cantrang yang kesulitan memenuhi cicilan dapat meminta penundaan cicilan hingga satu tahun. Oleh karena itu, Menteri Susi mengimbau agar semua pemilik kapal cantrang segera berganti alat tangkap sehingga pemerintah dapat segera membantu fasilitasi perbankan. “Segera (beralih alat tangkap) mumpung ada bank-nya siap. Saat ini BRI harus memberikan karena ini program pemerintah untuk pengalihan alat tangkap,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja menyampaikan apresiasi kepada pemilik kapal cantrang di Pati yang dinilai kooperatif dalam upaya pendataan ulang ini. “Untuk Pati, kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena ternyata sangat responsif, bagus, dan merupakan pelopor peralihan alat tangkap ini. Jadi yang pertama kali berubah alat tangkapnya itu Pati,” ungkap Sjarief.

Menurutnya, pendataan ulang perlu dilakukan karena kapal-kapal di Pati umumnya berukuran besar yaitu antara 60 GT, 80 GT, 150 GT, bahkan hingga 187 GT. Akan tetapi, tidak satu pun dari kapal tersebut yang memiliki izin pusat, artinya mengambil ukuran di bawah 30 GT alias markdown. “Dengan ukur ulang, kami akan selesaikan semuanya dan kita akan berikan surat keterangan melaut sehingga bisa melaut kembali dengan suatu komitmen mereka akan beralih alat tangkap,” paparnya. (Humas DJPB/AFN)