Wajib Tanam Bawang Putih, Importir dan Petani Untung

Kamis, 20 Desember 2018, 06:03 WIB

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menghadiri acara panen bawang putih perdana di Banyuwangi. | Sumber Foto: Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET -- Kebijakan pemerintah mewajibkan importir bawang putih memproduksi 5 persen dari volume pengajuan rekomendasi impor ternyata menguntungkan petani dan importir sendiri. Hasilnya, saat ini mulai tumbuh sentra-sentra bawang putih di Indonesia.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi, mengatakan kebijakan wajib tanam bawang putih sebenarnya menguntungkan semua pihak. Kondisi ini harus didukung dengan benih yang benar-benar berkualitas dan penanaman dilakukan secara serius. Jika ini dipenuhi atau dilaksanakan, sambungnya, bawang putih akan memberikan keuntungan yang lumayan besar. Hasil panennya baik untuk dijual sebagai konsumsi, lebih-lebih jika dijual dalam bentuk benih.

“Asal benihnya benar, dirawat baik-baik, hasilnya ada yang bisa mencapai 16 ton per hektare. Sementara biaya produksi sekitar Rp8.000 per kilogram. Kalau dijual kering askip harganya Rp18.000 per kilogram, kalau sudah jadi benih bisa Rp40.000 per kilogram bahkan lebih," ungkap Suwandi dalam rapat evaluasi wajib tanam dan sosialisasi petunjuk teknis penanaman bawang putih di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/12).

Rapat evaluasi ini dihadiri ratusan importir bawang putih yang mendapatkan rekomendasi impor produk hortikuktura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Bareskrim Polri, Wakil Deputi 4 BIN, hingga dinas pertanian dari daerah sentra bawang putih seluruh Indonesia. Pertemuan digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan wajib tanam bawang putih oleh importir sekaligus sosialisasi perubahan ketentuan pelaksanaan penanaman bawang putih.

"Keliru kalau menganggap program ini merugikan. Praktik riilnya importir bisa bekerja sama dengan kelompok tani yang bagi hasilnya disepakati bersama. Jadi dua-duanya untung. Ini kesempatan importir untuk bersama-sama memuliakan petani," tegasnya.

Target Swasembada

Suwandi mengatakan sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pihaknya akan terus berupaya mengejar target swasembada bawang putih 2021 dan swasembada benih 2019 . Importir penerima RIPH 2017 diberi tenggat waktu sampai 31 Desember 2018 untuk menyelesaikan tanamnya. Ini mengacu rekomendasi rapat dengar pendapat dengan DPR RI tanggal 25 April 2018 lalu. 

"Kami tentu akan komitmen menjalankan amanat tersebut. Silahkan masih ada waktu beberapa hari untuk menyelesaikan. Bagi yang telah menyelesaikan kewajibannya, kami akan beri reward pada pengajuan RIPH 2019 nanti. Bagi yang tidak memenuhi, pasti kita akan evaluasi nanti setelah tanggal batas tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan, mengaku sudah membuktikan sendiri bahwa pola kemitraan antara pelaku usaha dengan petani bisa berjalan baik. Salah satu buktinya di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dengan menyisihkan Rp1.000 per kilogram dari keuntungan usaha impor bawang putih, cukup untuk modal usaha tanam termasuk membayar tenaga kerja.  "Untungnya dibagi antara petani atau pemilik lahan dengan importir. Sudah saatnya importir turut peduli mensejahterakan petani," kata Justan. 

Kepala Subbagian Satuan Tugas (Satgas) Ketersediaan Pangan Mabes Polri, Kombes Pol. Anton Sasono, mengingatkan agar kebijakan wajib tanam bawang putih dapat dilaksanakan tanpa mengganggu stabilitas pasokan dan harga bahan pangan. "Kami akan tegas kepada siapapun yang mencoba mengganggu ketersediaan pangan, karena ini sangat sensitif," tegas dia. (591)