Indonesia - Australia Komitmen Berantas IUU Fishing

Minggu, 22 Oktober 2017, 18:45 WIB

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono dalam seminar tentang pemberantasan IUU Fishing | Sumber Foto:Biro Kerja Sama dan Humas KKP

AGRONET – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Australia menyelenggarakan joint seminar pada Jumat, (20/10) di Kantor KKP. Seminar bertajuk Enabling Law Enforcement at Sea Through Improved Use of Monitoring and Surveillance Datasets.

Seminar ini menjadi salah satu wujud kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam mendeteksi bongkar muat ikan (transshipment) di laut dan pemodelan pergerakan kapal yang melakukan pendaratan ikan secara ilegal. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Menurut Aryo, isu Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di Indonesia telah menjadi isu global.

Indonesia adalah penghasil tangkapan ikan ketiga terbesar di dunia dengan pasar ekspor utama Asia dan Amerika Serikat. Pada 2006, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian hingga 2 milyar dolar AS, dengan tangkapan ilegal mencapai 1,5 kali jumlah tangkapan legal.

Salah satu lautan di Indonesia yang menjadi titik panas IUU Fishing di Indonesia adalah Laut Arafura. ”Dua lokasi (rawan IUU fishing) yaitu Laut Arafura dan Indian Ocean. Seperti yang kita tahu Arafura merupakan Golden Fishing zone di Indonesia. Kita bisa menangkap ikan sepanjang tahun di sana tanpa ada musiman. Yang kedua Indian Ocean itu harus dipantau bersama antara Indonesia dan Australia karena laut itu sangat luas. Oleh karena itu, sebaiknya tools (teknologi monitoring) ini dapat digunakan bersama,” terang Aryo.

IUU Fishing bukan hanya menjadi musuh Indonesia, tetapi juga telah menjadi musuh dunia. Hasil studi Agnew et al pada 2009 menunjukkan total nilai kerugian akibat kegiatan IUU Fishing saat ini di seluruh dunia diperkirakan sebesar USD10 – 23,5 miliar per tahun.

Sementara itu, kerugian ekonomi nasional Indonesia mencapai 11-26 juta ton ikan per tahun, atau lebih dari 20 persen dari total produksi perikanan tangkap tahunan di seluruh dunia. Untuk itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Bradley Armstrong menyatakan bahwa Australia juga memiliki komitmen yang sama kuatnya dengan Indonesia dalam pemberantasan praktik IUU Fishing.

”Australia dan Indonesia berbagi kekhawatiran yang sama terkait masalah penangkapan ikan ilegal, yang tidak diatur dan tidak dilaporkan. Karena tidak hanya IUU Fishing mengakibatkan banyak kerugian pendapatan, tetapi juga merusak habitat, menghabiskan persediaan ikan dan merusak ketahanan pangan,” kata Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Bradley Armstrong dalam sambutannya. Perjuangan melawan praktik IUU Fishing juga perlu didukung oleh investasi dalam kemitraan internasional seperti Rencana Aksi Regional untuk mempromosikan praktek perikanan yang bertanggung jawab, dan kerja sama organisasi internasional seperti INTERPOL.

”Dengan seminar ini kita ingin menyosialisasikan hasil kerja sama penelitian antara kedua instansi (KKP-CSIRO) ini di bidang transshipment di laut dan memantau pergerakan dan aktivitas kapal yang beroperasi secara ilegal,” pungkas Aryo. (Biro Kerjasama dan Humas KKP/111)