Pemerintah Jaga Tata Niaga Pertanian

Jumat, 03 November 2017, 16:10 WIB

Efisiensi rantai pasok bawang merah untuk mewujudkan stabilitas pangan dan harga | Sumber Foto:Biro Humas dan Informasi Publik Kementan

AGRONET - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Spudnik Sujono, menyatakan pihaknya tidak hanya bertugas mengawal sektor hulu pertanian melainkan juga tata niaga pertanian. Hal itu disampaikan dalam seminar "Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok Bawang Merah untuk Mewujudkan Stabilitas Pangan dan Harga" di Batu, Jawa Timur, Kamis (2/11).

Kementan mengeluarkan kebijakan supaya harga komoditas pertanian stabil, tanpa meminggirkan petani. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan melakukan manajemen tanam sejak awal 2016 dan memperbaiki operasional melalui Program Upaya Khusus (Upsus) komoditas bawang merah dan aneka cabai, untuk mengatasi tingginya harga pangan dan memperbaiki pergerakan tanaman pangan. Kini produksi dalam negeri melimpah dan mampu melakukan ekspor bawang merah.

Pemerintah juga memfasilitasi petani dengan pelaku industri, baik rumah tangga, olahan, hotel, restoran dan katering (horeka). Hasil panen petani dapat langsung diserap dengan harga jual yang baik.

Pemerintah tidak dapat langsung menstabilkan harga, walau pasokan selalu ada karena harga pangan tidak selalu dipengaruhi penawaran (supply) dan permintaan (demand), melainkan ada faktor lain. Spudnik menemukan ada permufakatan di tingkat pengepul besar untuk menentukan harga bawang merah. ”Itu sistem tata niaganya yang bermasalah. Memang kelihatannya sepele, tapi seperti statement Pak Wapres, cabai pun bisa goyang pemerintahan," tegasnya.

Ketua Kelompok Kajian Pengembangan UKM (K2PU) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA Unibraw), Kusdi Raharjon, setuju dengan Spudnik. Gejolak harga pangan dipengaruhi perilaku oportunistik menyiasati aliran informasi sebagai patokan harga dalam jual-beli komoditas pangan. Perilaku oportunistik terjadi di Indonesia, karena rantai pasok komoditas hasil pertanian di negara berkembang cenderung panjang, multilayer dengan teknologi informasi sederhana. ”Jadi, dengan kondisi ini, koordinasi antar pelaku tidak ada atau rendah.

Sehingga, koordinasi akan sulit, mendorong informasi asimetris, tak seimbang. Dampaknya, memunculkan ketidakberdayaan manajerial," jelasnya. (Biro Humas dan Informasi Publik Kementan/111)