KKP Sosialisasikan Program Kerja Tahun 2018

Rabu, 13 Desember 2017, 21:59 WIB

Kegiatan Sosialisasi Program KKP 2018 kepada para penyedia barang dan jasa bidang kelautan dan perikanan. | Sumber Foto:Biro Kerja Sama dan Humas KKP

AGRONET - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Sosialisasi Program KKP Tahun 2018, Selasa (12/12) di Ballroom KKP. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka transparansi dan untuk meningkatkan partisipasi para penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek-proyek melalui APBN KKP tahun 2018. Acara ini dihadiri 500 peserta dari para penyedia barang dan jasa bidang kelautan dan perikanan (KP) yang terdiri atas penyedia jasa konstruksi, jasa konsultasi, penyedia barang dan jasa lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menekankan agar dalam pengadaan barang dan jasa tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melalui penyelenggaraan pelelangan secara terbuka. Hal ini dapat membantu meminimalisasi pemilihan pemenang lelang berdasarkan hubungan keluarga atau kerabat. “Jika ketahuan ada Dirjen yang mengesahkan kontrak karena hubungan keluarga atau kekerabatan, kontrak akan saya batalkan dan Dirjen akan saya ganti,” tegas Susi.

“Ada pemenang lelang yang perusahaannya fiktif, jangan pikir mereka bisa lepas. Pemerintah punya cara atau struktur untuk mengawasi itu. Bila saya tidak tahu, ada yang akan beri tahu. Di era digital, tidak ada hal yang bisa kita keep agar masyarakat tidak tahu,” terangnya.

Susi mengundang para penyedia barang dan jasa baik dari BUMN maupun swasta agar bisa memahami kebutuhan KKP pada pengadaan barang dan jasa 2018 mendatang. Para penyedia barang dan jasa diajak turut serta melaksanakan APBN KKP secara good governance, agar semua dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Menteri Susi menyadari bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanah dari rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Anggaran yang digunakan secara tidak efektif dan efisien menjadi salah satu alasan membengkaknya hutang negara. Kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa seperti banyaknya rapat atau Focus Group Discussion (FGD), belanja barang fiktif, penurunan kualitas, nepotisme pada pengadaannya.

“Tidak boleh dana kegiatan prioritas lebih kecil dari dana kegiatan pendukung. Jangan sampai rapat bisa 10 kali sampai kapal itu belum jadi, bahkan 20 kali,” terang Susi.

APBN KKP 2018 sebanyak Rp 7,28 triliun. Dimana sekitar 70?ri total anggaran APBN KKP 2018 akan digunakan untuk kepentingan stakeholders dan pelayanan publik. APBN KKP 2018 bila dibandingkan dengan pagu anggaran 2017 sebesar Rp 9, 13 triliun ini mengalami penurunan sebanyak 20,26%.

Di sela kegiatan, Menteri Susi turut menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 dan kepada para pejabat Eselon I berpesan agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih awal. Beberapa direktorat bahkan mulai melaksanakan programnya sejak pekan keempat Desember 2017.

Kegiatan Sosialisasi Program KKP 2018 kepada para penyedia barang dan jasa bidang KP ini, merupakan pertama kalinya dilakukan di KKP. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (13/12). (Biro Kerja Sama dan Humas KKP/111)