AGRONET - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mempermudah akses permodalan bagi nelayan. Ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja  dan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BRI Donsuwan Simatupang tentang Pemberian Fasilitas Layanan Perbankan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, pada Jumat (25/8).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi nelayan untuk mengembangkan fasilitas tangkapan di laut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dapat membantu bidang-bidang lainnya di sektor kelautan dan perikanan.

"Ini sebuah tanda pemerintah bersama-sama, baik institusi maupun perbankan mendukung dan mendorong sektor kelautan dan perikanan. Jika kerja sama ini diperbanyak dan diperbesar,  lini-lini yang membutuhkan akan dapat memanfaatkan momentum dengan baik," ujar Menteri Susi saat memberikan sambutan.

Menteri Susi juga mengatakan, perjanjian ini dibutuhkan  untuk memfasilitasi nelayan Pati dan Tegal yang sebelumnya menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan melakukan markdown ukuran kapal. Dengan demikian, nelayan bisa mengakses layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dan beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. 

"Kerja sama ini bukti pemerintah sangat perhatian kepada nelayan. Semoga bantuan dari Bank BRI dapat menambah kesejahteraan para nelayan. Dan, paling penting pertumbuhan tangkapan ikan terus naik," ujarnya.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, antara lain, pemanfaatan fasilitas layanan perbankan oleh nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendampingan teknis dan sosialisasi bersama oleh KKP dan BRI kepada nelayan, serta pertukaran data dan informasi.

Dalam kerja sama ini, KKP bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi tentang nelayan dan usaha penangkapan ikan, seperti pelabuhan perikanan, kapal dan galangan kapal, produsen alat penangkap ikan ramah lingkungan yang berpotensi diberikan fasilitas layanan perbankan serta memfasilitasi pendampingan teknis dan kegiatan sosialisasi kepada nelayan dan memfasilitasi lokasi yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk penempatan Teras BRI Mobile dan Agen BRILINK.

Adapun BRI bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan, di antaranya, pembukaan rekening simpanan nelayan dan  pemberian Kartu Jaring Nelayan, pembukaan rekening simpanan pelaku usaha lainnya, pemberian kredit  modal kerja dan investasi kepada nelayan melalui Skema Kredit  Khusus dan KUR, penyediaan infrastruktur perbankan berupa Teras BRI Mobile dan Agen BRILINK di pelabuhan perikanan, pembukaan gerai konsultasi dan pelayanan kredit  dan fasilitas layanan perbankan lainnya.

Selain itu, BRI juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait fasilitas layanan perbankan kepada nelayan untuk meningkatkan inklusi keuangan menyediakan fasilitas layanan perbankan dengan menempatkan Teras BRI Mobile dan agen BRILINK di pelabuhan perikanan  dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran kredit di bidang usaha penangkapan ikan kepada KKP.

Direktur Utama BRI Suprajarto berharap agar kerja sama ini dapat terus dilakukan guna mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. "Kami berharap, kerja sama ini dapat mendorong UMKM yang tentu akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. BRI siap bersinergi dengan KKP," ungkapnya.

Saat ini, perbankan sudah tidak ragu  lagi untuk memberikan kredit kepada nelayan karena sudah ada asuransi. Bahkan, menurut Suprajarto, bila perlu kerja sama terus ditingkatkan ke bidang-bidang lain, tidak hanya untuk penguatan alat tangkap ikan nelayan saja. "Petani dan nelayan itu adalah core bisnis BRI. Dulu banyak nelayang yang pulang menangkap ikan tidak dapat ikan, tetapi sekarang ada jaminan bahwa nelayan ke laut pulang membawa tangkapan ikan banyak. Ini yang membuat kami yakin atas kerja sama ini," paparnya.

Sebelumnya, KKP dan BRI telah menjalankan kerja sama percepatan penyaluran kredit  umum, baik secara langsung maupun linkage yang dilakukan oleh beberapa eselon 1 KKP; serta pelaksanaan program CSR dan CCR kepada stakeholder bidang kelautan dan perikanan, layanan fungsi perbankan sebagai Channeling Bank/Administrating Bank pada proyek peminjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; layanan fungsi perbankan dalam lingkup kemitraan; serta pertukaran data dan informasi.

BRI dinilai dekat dengan rakyat karena memiliki 11 ribu outlet yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Indonesia.  BRI juga dinilai telah berhasil dalam pelaksanaan program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline). Program ini dianggap tepat mengingat kebijakan pemerintah memberantas dalam Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal ikan eks asing, pelarangan transhipment, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan telah menunjukkan dampak signifikan. Tangkapan nelayan Indonesia meningkat, sementara itu ekspor negara-negara hasil perikanan ke Amerika dan Uni Eropa merosot tajam. Hal ini merupakan peluang besar dan strategis untuk menumbuhkan investasi di sektor kelautan dan perikanan dan kemaritiman agar Indonesia sebagai poros maritim dunia segera terwujud.

Sebagai informasi, sebelumnya KKP dan BRI telah tiga kali memperpanjang kesepakatan bersama tentang penyediaan dan penggunaan jasa perbankan yaitu pada 12 Mei 2008, 7 Februari 2012, dan terakhir 30 Mei 2016.

Dalam kesempatan tersebut  juga dilakukan penyerahan pinjaman kredit kepada 5 (lima) nelayan yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adalah Agus Utomo penerima pinjaman Rp 2 milyar, Kaliman Rp 1,9 milyar, Karto Hartono Rp 1,9 milyar, Sutarmin Rp 3,5 milyar, Siswo Purnomo Rp 800 juta, dan Rusmiati Rp 1,8 milyar.

Suprajarto menegaskan, pinjaman tersebut akan cair paling lama tiga minggu terhitung sejak 25 Agustus 2017. "Kalau dari sisi risiko bank sudah tidak terlalu khawatir karena semuanya juga sudah jelas," tandasnya. (Lilly Aprilya Pregiwati/Biro Kerja Sama dan Humas KKP/269/018)