AGRONET - Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus pada pemanfaatan Dana Desa. Kunjungan Presiden ke Desa Muruy di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang pada Rabu (04/10), untuk meresmikan pembangunan 326 embung yang dibangun di desa-desa di Pandeglang. Ini wujud keseriusan pemerintah dalam memacu produktivitas di pedesaan. Presiden akan melaksanakan gerakan penanaman jagung sebagai dukungan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Pandeglang.

Embung dan Prukades merupakan bagian dari empat program prioritas pembangunan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dua program lainnya yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membuat Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

“Saya selalu mengingatkan agar dana desa yang telah digelontorkan diharapkan bisa difokuskan kepada empat program prioritas yang kita berikan. Keempat program prioritas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dalam beberapa kesempatan.

Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah yang menerapkan empat program prioritas pembangunan desa. Implementasi keempatnya menjadi salah satu faktor keberhasilan Pandeglang mengatasi ketertinggalan. Data Tahun 2014 menunjukkan, dari total 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 214 desa masuk kategori desa tertinggal (65%). Sementara pada tahun 2016, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun menjadi 149 Desa atau berkurang 66 Desa dibandingkan tahun 2014 (30,84%) lalu.

Pandeglang sendiri dirancang sebagai penyuplai produksi jagung terbesar di Banten untuk Jakarta. Selain jagung, Pandeglang juga mengembangkan budidaya ikan kerapu. Pemerintah Kabupaten telah mengembangkan dua kawasan minapolitan dengan target produksi 40-50 ton dari 12 ton yang sudah ada. Untuk mendukung pengembangan Prukades di daerah, Kemendes PDTT juga telah menggelar empat kali Forum Bisnis yang melibatkan 28 kabupaten, Kementerian/ Lembaga terkait, BUMN, dan pihak swasta.

“Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus,” ujar Eko. (Biro Humas dan Informasi Publik Kementan/111)