AGRONET -- Asosiasi produsen gula Filipina mengatakan, usulan pemerintah untuk menghapus batasan kuantitatif impor gula melalui perintah eksekusif dapat merugikan produsen gula lokal. Langkah ini akan membuat Filipina dibanjiri produk impor.

Dalam rapat sektoral dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Menteri Keuangan Benjamin Diokno mengungkapkan kekhawatiran kemungkinan defisit gula rafinasi sebanyak 73.546 metrik ton pada akhir Agustus. Kekurangan ini setara 6,4 persen total permintaan dalam negeri.

Kelangkaan dikhawatirkan dapat terus berlanjut tanpa program impor yang baru. Kemudian menekan harga ritel. Mengutip kenaikan inflasi gula sebesar 38,8 persen pada bulan Januari, Diokno mengatakan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pasokan gula. Menurutnya, solusi yang memungkinkan adalah menghapus pembatasan kuantitatif gula melalui perintah eksekutif.

"Melonggarkan pembatasan kuantitatif impor gula akan meredakan tekanan pasokan dan membuat gula lebih terjangkau pada konsumen Filipina," kata Diokno seperti dikutip dari Phil Star Global, Senin (27/3/2023).

Selain itu, katanya, langkah tersebut akan memastikan keberlanjutan operasi dan persaingan subsektor manufaktur makan dan minuman yang menggunakan gula sebagai bahan bakunya.

"Penting untuk dicatat rata-rata subsektor mencakup 52 persen nilai tambah bruto pada sektor (gula) dari tahun 201 sampai 2021," kata Diokno.

Namun, solusi tersebut mungkin akan semakin memperlemah produksi dan merugikan petani dalam negeri karena semakin banyak impor yang masuk.

"Jika rencana manajer ekonomi mendorong penghapusan pembatasan kuantitatif impor gula, itu sama sama meliberalisasi sepenuhnya impor gula," kata presiden Federasi Penanam Tebu Nasional (NFSP) Filipina Enrique Rojas.

Ia mengatakan tidak diaturnya impor gula akan melemahkan ekspansi dan modernisasi industri gula lokal. "Tanpa regulasi volume dan alokasi pasokan gula di dalam negeri, kami menimbulkan resiko banjir di pasar dengan impor gula yang lebih murah dan mendapat subsidi yang besar, yang akan merugikan petani tebu dan pada akhirnya konsumen," tambahnya.

"Pada akhirnya akan membangkrutkan petani tebu yang sudah terkepung, hal itu akan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan di pabrik dan ladang, dan menyebabkan kelaparan dan gejolak sosial di pedalaman," lanjut Rojas.

Menurut pemimpin NFSP ini, satu-satunya otoritas yang mengatur pasokan gula di dalam negeri ada di tangan Badan Regulasi Gula (SRA) Filipina. “Rencana ini secara praktis akan membuat Badan Regulasi Gula yang diamanatkan oleh undang-undang untuk secara eksklusif mengatur pasokan gula, tidak berfungsi,” katanya. *