Pemerintah Membuka Akses KUR Khusus Garam

Sabtu, 20 April 2019, 05:49 WIB

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, didampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan KUR khusus garam kepada masyarakat. | Sumber Foto:Menko Bidang Perekonomian

AGRONET -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan UMKM terbukti memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, potensi UMKM untuk berkembang masih terbatas, salah satunya disebabkan rendahnya akses terhadap pembiayaan. Skema KUR Khusus Garam Rakyat merupakan upaya Pemerintah meningkatkan akses pembiayaan kepada petani garam, yang selama ini sulit mengembangkan usahanya karena terkendala modal.
 
“Sejumlah kemudahan disertakan dalam KUR Khusus ini, antara lain suku bunga rendah, hanya 7 persen per tahun, serta mekanisme yarnen (bayar setelah panen) atau sesuai dengan satu siklus usaha,” ujar Darmin saat meresmikan penyaluran KUR Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pekan lalu (13/4).
 
Pemerintah memilih Pulau Madura sebagai lokasi utama Penyaluran KUR Garam Rakyat. Hal ini mudah dimengerti, sebab Madura merupakan daerah penghasil garam dapur terbesar di Indonesia. Sekitar seperempat produksi garam nasional berasal dari pulau di timur Jawa ini. Tak hanya itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi kedua nasional, dengan total akumulasi penyaluran KUR sebesar Rp58,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur.
 
Selain itu, Menko Darmin mendorong penggunaan Kartu pintar untuk menggantikan formulir pengajuan pinjaman KUR. Hal ini akan mempermudah petani garam hendak mengajukan pinjaman yang berulang, sekaligus memudahkan pula bagi Bank Penyalur untuk mengontrol tingkat kepatuhan si peminjam.
 
Dalam prakteknya, pinjaman tidak harus penuh sepanjang satu tahun. Menurutnya, kalau petani garam mungkin hanya butuh pinjam 6 bulan, jangan dipaksa meminjam untuk setahun. "Pakainya skema yarnen, bayar saat panen. Kalau panen dalam 6 bulan, ya langsung dibayar hutangnya, bayar bunganya pun jadi hanya 3,5% saja,” ujarnya.
 
Pemerintah, menurut Darmin, akan memerintahkan BUMN PT Garam untuk meningkatkan jumlah gudang penyimpanan garam. Dengan begitu, saat masa panen tidak ada alasan PT Garam tidak bisa menyerap produk di petani dengan harga beli yang baik, sehingga pengepul pun tidak leluasa menekan harga di level petani.
 
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kebanggaannya pada Kabupaten Pamekasan. Menurut Khofifah, mulai dari bupati, akademisi, petani garam, hingga seluruh warga Pamekasan tergolong kreatif dan produktif dalam menghasilkan garam rakyat.
 
Ia lantas mendorong bupati dan para rektor pemimpin universitas di Madura untuk melahirkan Centre of excellence bagi industri garam rakyat. Kemudian penerapan teknologi tepat guna, hingga standarisasi produk garam rakyat di Madura, sehingga harga belinya bisa meningkat di tingkat pengepul.
 
 
Selain di Madura, penyaluran KUR garam juga dilakukan serentak di 5 daerah, yakni: Kab. Indramayu, Jawa Barat; Kab. Rembang, Jawa Tengah; Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan; Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat; dan Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Total penyaluran KUR Garam Rakyat yang disalurkan sebesar Rp68,8 miliar yang diterima oleh 2.384 debitur. Di Jawa Timur sendiri disalurkan KUR sebesar Rp36,2 miliar kepada 1.189 debitur. Sisanya Rp32,3 miliar disalurkan di lima provinsi lainnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB yang diterima oleh 1.169 debitur.
 
Secara nasional akumulasi penyaluran KUR Garam sejak tahun 2015 hingga 31 Maret 2019 telah mencapai Rp17,5 miliar (0,01 persen dari total akumulasi plafon KUR) dan diberikan kepada 650 debitur. Penyaluran KUR garam ini memang masih belum optimal karena sebelumnya penyaluran KUR masih dibatasi sektor dan garam yang masuk dalam klasifikasi sektor pertambangan tidak masuk dalam sektor yang dapat dibiayai KUR. (Menko Ekonomi/591)